Malaysia Makin Represif

Malaysia Makin Represif
Sumber: Koran Sindo, Rabu, 12 Desember 2007

KUALA LUMPUR (SINDO) – Pemerintah Malaysia dinilai semakin represif dan tidak bisa mengendalikan diri menghadapi protes dan unjuk rasa yang bertubi-tubi dari kalangan oposisi. Kemarin,pihak berwenang Malaysia menangkapi belasan tokoh oposisi dan aktivis hak asasi manusia (HAM).

Puncaknya, petugas Imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, sempat menahan mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim selama satu jam. Selain tokoh oposisi berpengaruh di Malaysia itu, pemerintah juga menangkap sedikitnya 20 demonstran yang tidak mengindahkan larangan menyerahkan petisi ke parlemen. Insiden ini merupakan langkah tegas terbaru yang diambil Pemerintah Malaysia dalam menghadapi serangkaian aksi turun ke jalan yang mengundang puluhan ribu demonstran baru-baru ini.

Insiden kemarin terjadi berselang sehari setelah Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dengan tegas menyatakan lebih memilih mengorbankan kebebasan berpendapat demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Dia pun membenarkan penangkapan puluhan orang yang dituduh berupaya melakukan pembunuhan dan penghasutan. Anwar yang baru tiba dari Turki mengklaim ditahan selama satu jam dan disebut termasuk dalam ”daftar tersangka”. ”Dengan dalih menjaga keamanan publik, selama tiga hari belakangan pihak berwenang meningkatkan taktik represif mereka terhadap rakyat Malaysia dan menangkapi tokoh oposisi dan pemimpin HAM,”tandasnya.

”Saya ditahan di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Pegawai Imigrasi menyebut nama saya masuk dalam blacklist. Tidak ada penjelasan tambahan lagi. Setelah itu paspor saya dikembalikan, kemudian saya tinggalkan Bandara,” imbuh Anwar, penasihat Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia. Sebelumnya Pemerintah Malaysia pernah memperingatkan akan memberlakukan hukum keamanan nasional (internal security act/ISA).Berdasarkan ISA, pemerintah memberi wewenang kepada aparat untuk menahan tersangka tanpa proses pengadilan terlebih dulu.

”Taktik represif ini merupakan pertanda bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Badawi di Malaysia sudah mencapai titik akhirnya,” tandas Anwar. Juru bicara pihak Imigrasi mengaku tidak tahu menahu mengenai penahanan Anwar di bandara. Namun, nama-nama daftar hitam biasanya disediakan pihak kepolisian.

Petisi Oposisi
Sementara itu, pejabat PKR mengatakan penangkapan terhadap Anwar terkait dengan keterlibatannya dalam gerakan reformasi pemilu Bersih. Gerakan Bersih menggelar aksi unjuk rasa massal 10 November lalu dan dilanjutkan dengan upaya pengajuan petisi ke parlemen kemarin. Lebih dari 400 polisi menjaga gedung parlemen untuk menghalangi pengunjuk rasa bergerak ke sana. Para demonstran dipaksa berjalan kaki setelah seluruh jalan menuju ke gedung parlemen diblokade.

Ini menyebabkan kemacetan lalu lintas luar biasa di Kuala Lumpur. Polisi mengatakan telah menangkap 20 orang, termasuk beberapa anggota PKR dan partai Islam PAS. ”Kami tidak ingin aksi ini bertambah besar. Kami menangkap pengunjuk rasa ketika mereka tiba di sini untuk menghindari terjadinya pergumulan atau bentrokan,” ujar Sofian Yasin, asisten komisioner kepolisian. Pohon-pohon yang berjajar di pinggir jalan ditempeli selebaran yang berisi perintah pengadilan yang melarang pengunjuk rasa mendekati gedung parlemen.

Pi- hak berwenang menyebut aksi protes kemarin sebagai aksi ilegal.Hukum Malaysia melarang unjuk rasa di depan publik lebih dari empat orang tanpa izin dari kepolisian. ”Kami ditangkap tanpa alasan jelas. Padahal tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan,tidak ada sama sekali,” kata Hatta Ramli, pejabat partai oposisi Partai Pan- Malaysian Islamic. Petisi yang menentang amendemen konstitusi usulan pemerintah akhirnya diberikan kepada anggota oposisi di parlemen dan nantinya diberikan kepada ketua parlemen. Petisi ini mendesak agar anggota parlemen menolak usulan amendemen yang akan memperpanjang usia pensiun pejabat Komisi Pemilu. Jika disetujui, amendemen ini bisa memperpanjang masa tugas Ketua Komisi Pemilu Abdul Rashid Abdul Rahman.

”Abdul Rashid, yang selama menjabat terus memanipulasi dan menyelewengkan pemilu, tidak cocok duduk sebagai ketua komisi dan harus turun secepatnya,” bunyi petisi tersebut. Amerika Serikat (AS) kemarin mendesak Malaysia agar menghormati kebebasan berpendapat dan berkumpul. Desakan itu tepat pada saat pemerintahan Badawi mempertegas sikapnya terhadap kubu oposisi dan penentangnya. ”Kami berulang kali menyatakan pedoman kami, warga negara di manapun harus diperbolehkan berkumpul dan menyatakan pendapat secara baik-baik,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Nancy Beck.

Dia mengungkapkan, dalam laporan HAM tahunannya, Pemerintah Malaysia memberlakukan pembatasan yang signifikan terhadap hak berkumpul. Dalam laporan HAM AS, pejabat senior kepolisian dan pemimpin politik memengaruhi keputusan dalam pemberian izin atau penolakan pengajuan izin kepolisian. Pihak-pihak yang dikenai kebijakan lebih ketat terkait izin ini adalah partai-partai oposisi, kelompok pengkritik pemerintah, dan aktivis HAM. AS kerap memandang Malaysia sebagai negara muslim moderat yang menjunjung tinggi demokrasi. Namun, serangkaian penghancuran tempat-tempat peribadatan Hindu di sana baru-baru ini banyak disoroti kelompok HAM.

Badawi Terancam
Pengamat Internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Bantarto Bandoro menilai citra Anwar Ibrahim di mata masyarakat Malaysia sebagai penegak demokrasi dan tokoh oposisi paling disegani masih melekat kuat. ”Anwar masih menjadi tokoh oposan penting di sana. Sehingga apa pun gerakan yang dilakukannya selalu dimonitor pemerintahan Badawi,” katanya kepada SINDO tadi malam. Menurut Bantarto, hal itu tentunya mengancam eksistensi pemerintahan Badawi.Tak heran bila Badawi berusaha mencari cara bagaimana membungkam Anwar, termasuk dengan penangkapan itu.

Tetapi manuver yang dilakukan Badawi justru memperburuk imej pemerintahannya. Sementara itu, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri (Deplu) Teguh Wardoyo mengatakan, Deplu belum mendapatkan informasi tentang WNI yang ikut dalam demonstrasi besar-besaran di Malaysia.Pihaknya juga belum mendapat informasi adanya WNI yang ditahan maupun berhubungan langsung dengan demonstrasi tersebut. ”Saya berdoa semoga WNI di sana aman-aman saja.Lagipula,WNI kita di sana terbagi dua, yakni kalangan pendidikan dan pekerja. Artinya, saya tidak melihat potensi mereka ikut demonstrasi itu,”terangnya. Namun,kata Teguh,Deplu akan terus memantau, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, perkembangan politik di sana. Pemantauan ini mengantisipasi kejadian demonstrasi besar yang bisa menimbulkan ekses politik signifikan. (AFP/AP/Rtr/tri subhki r/susi/rendra hanggara)