TURUT BERDUKA CITA ATAS TEWASNYA MANTAN PERDANA MENTERI PAKISTAN BENAZIR BHUTTO AKIBAT TEMBAKAN DAN SERANGAN BOM BUNUH DIRI DI RAWALPINDI PADA 27 DES 2007. BENAZIR BHUTTO ADALAH SIMBOL MODERNITAS DAN DEMOKRASI DI PAKISTAN. KAMI RAKYAT INDONESIA MENGUTUK KERAS AKSI TEROR TERSEBUT.

Wisatawan Indonesia mulai meninggalkan Malaysia

Tinggalkan Malaysia, wisatawan Indonesia teratas di Singapura
Sumber: Bisnis Indonesia, Kamis, 14 Februari 2008, hal T5

JAKARTA: Wisatawan Indonesia banyak mengalihkan kunjungan dari Malaysia ke Singapura, sehingga menduduki peringkat tertinggi di Negeri Singa tersebut.

Hasil survei Singapore Tourism Board (STB) mengungkapkan selama 2007 (sampai November) Singapura menerima wisatawan dari Indonesia sebanyak 136.000 orang.

"Jumlah kunjungan wisatawan dari Indonesia sebanyak itu meningkat 4,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kunjungan turis Indonesia tadi menempati peringkat pertama di Singapura," tulis hasil survei STB.



Secara keseluruhan hasil survei tersebut mencatat total kunjungan wisatawan asing ke Singapura pada sampai 30 November 2007 mencapai 837.000 orang.

Dari jumlah kunjungan tersebut, peringkat kedua diduduki wisatawan dari? China. Disusul kemudian dari India, Australia, dan Malaysia.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Singapura, menurut STB, karena banyak yang mengalihkan perjalanan wisata dari semula ke Malaysia menjadi ke Negara Singa.

Banyaknya WNI beralih ke Singapura dari Malaysia diperkirakan karena negara itu lebih aman dan nyaman untuk berbelanja.

Kuala Lumpur dinilai berisiko bagi WNI karena seringnya aparat keamanan Malaysia (Rela)? melakukan razia terhadap warga asing, khususnya WNI.

Hasil survei SBT menambahkan aliran wisatawan asing ke Singapura, membuat penjualan kamar-kamar hotel meningkat 23,8% atau menjadi Sin$175,4 juta dibandingkan dengan periode sebelumnya. "Rata-rata sewa harga hotel di Singapura mencapai Sin$226 per malam atau naik 29,8%.

China minati Bali
Pada periode yang sama jumlah wisatawan China yang melakukan perjalanan wisata ke Bali dilaporkan meningkat 113,2% atau menjadi 77.592 orang dari 36.394 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Jumlah turis China ke Bali sebanyak itu menempati urutan IV dari peringkat XI tahun lalu, setelah Jepang, Australia, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia,"? kata praktisi bisnis pariwisata Bali, Tjok Gede Agung.

Turis asal Hong Kong yang melakukan perjalanan wisata ke Pulau Dewata sampai 30 November 2007, menurutnya, juga mengalami peningkatan cukup berarti yakni 29% dari 8.572 orang menjadi 11.055 orang selama 11 bulan pertama 2007.

Pengusaha di sektor pariwisata itu mengaku gembira atas jumlah kunjungan wisatawan dari China dan Hong Kong tersebut. Namun, dia mengingatkan agar seluruh komponen pariwisata nasional meningkatkan pelayanan terhadap turis dari kedua negara tadi.

"Hal itu penting dilakukan, mengingat masyarakat China yang melakukan perjalanan ke luar negeri sekitar 34 juta per tahun dan jumlah itu bertambah terus setiap tahunnya,"? ujarnya.

Dia mengakui total kunjungan turis China ke Bali sebanyak 77.592 orang baru mengalokasi 0,2% dari total jumlah penduduk negara itu yang melakukan perjalanan ke luar negeri

"Oleh karena itu, pemerintah pusat, Pemprov Bali dan masyarakat pariwisata perlu kerja keras untuk menambah jumlah kedatangan turis China," tegas Tjok Gede Agung. (Ismail Fahmi)

Baca Selengkapnya »»

Malaysia Colong Kayu Indonesia
Sumber: Kompas Online, Rabu, 13 Februari 2008 20:43 WIB

SINTANG, RABU - Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Logging (pembalakan liar) Kabupaten Sintang, Rabu (13/2), terungkap ada enam lokasi jalur penebangan liar dari Malaysia yang sudah memasuki wilayah Indonesia di perbatasan Kabupaten Sintang, tepatnya di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah.

Di Kecamatan Ketungau Hulu ditemukan tiga lokasi pembalakan liar, yakni di perbatasan Enteli (Desa Sungai Seria), Muakan (Desa Sungai Seria), dan Nanga Bayan (Desa Nanga Bayan). Di Kecamatan Ketungau Tengah ditemukan tiga lokasi, yakni perbatasan Semareh (Desa Gut Jaya Bakti), Tanjng Lesung (Desa Gut Jaya Bakti), dan Nanga Seran (Desa Wana Bakti). Di lokasi itu ditemukan jalur angkutan kayu sejauh 0,3-2 kilometer dengan lebar jalan delapan meter, serta sisa-sisa kayu yang belum terangkut ke Malaysia.


"Kami sudah mengidentifikasi (lokasi pembalakan liar) di perbatasan selama dua tahun terakhir, namun tidak berdaya menanganinya meskipun di enam lokasi itu sudah ada pengamanan yang melibatkan Batalyon Lintas Batas (Tonlibas). Ini memerlukan perhatian dari pemerintah pusat karena menyangkut harga diri dan martabat bangsa, mengingat kayu-kayu di wilayah Indonesia telah dicuri Malaysia," kata Wakil Bupati Sintang Jarot Winarno yang juga Ketua Satgas Pemberantasan Illegal Logging Sintang dalam rakor tersebut.

Dikatakannya, ketiadaan infrastruktur jalan dan medan terjal berbukit-bukit membuat lokasi itu sulit dijangkau. Saat ada laporan dari masyarakat dan tim bergerak, pelaku pembalakan sudah meninggalkan lokasi. Namun bersebarangan dengan lokasi itu, di wilayah Malaysia masih terlihat kamp-kamp pekerja kayu dan alat berat pengangkut kayu yang masih aktif.

Kepala Kepolisian Resor Sintang Budi Yuwono mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau dan menangani pembalakan liar di perbatasan. Komandan Unit Intel Komando Distrik Militer Sintang 1205 Sintang Letnan Satu Chb Mazhar juga mengungkapkan, kondisi alam yang berbukit terjal dan keterbatasan sarana serta personil Tonlibas, membuat pengamanan wilayah perbatasan masih memiliki celah bagi pencurian kayu oleh Malaysia. Hanya ada enam pos pengamanan perbatasan dengan 20 prajurit di masing-masing pos. Jarot juga mengungkapkan, anggaran Satgas Pemberantasan Illegal Logging Sintang yang hanya berkisar Rp 100 juta per tahun. (Christoporus Wahyu Haryo P)

Bener-bener maling…!

Baca Selengkapnya »»

Jaringan Teroris Malaysia


Eye of the Storm
Sumber: http://www.time.com/time/asia/features/malay_terror/cover.html

Disturbing revelations throw a spotlight on Malaysia as the region's key meeting place for al-Qaeda-affiliated terrorists and an exporter of jihad

SIMON ELEGANT Kuala Lumpur

Ever since the Sept. 11 attacks in the U.S., speculation has been rampant about the extent of al-Qaeda's ambitions in Southeast Asia. Some analysts fingered sprawling, chaotic Indonesia as the possible nexus of an Asian network, pointing to its thousands of radical Muslims fighting bloody private wars against their Christian neighbors. Others suggested the Philippines, whose lawless, predominantly Muslim south harbored well-armed Islamic militias that have been waging war against the central government for decades. Very few suspected peaceful, relatively prosperous Malaysia, where Muslims make up two-thirds of the population but seemed to have bought into the consumerist, essentially pro-Western views espoused by their leaders.



But after months of investigation and hundreds of hours interrogating detained terrorist suspects, even government officials in Kuala Lumpur can no longer deny that Malaysia was the financial and planning center for the region's main al-Qaeda-linked terrorist network, the place Osama bin Laden's proselytizers chose to recruit a core of loyal followers, launch new groups into neighboring countries, and coordinate with Southeast Asia's existing Islamic radicals. Increasingly, it seems clear Malaysia was one of a number of hubs used in the worldwide preparations for the carnage of Sept. 11 in the U.S.

If that isn't shocking enough, consider this: the networks are still thriving. Underworld figures involved in Southeast Asia's flourishing illicit trade in arms assert—and senior Malaysian government officials acknowledge—that representatives from the region's most notorious and violent radical Islamic groups still regularly gather in Malaysia to meet with their al-Qaeda backers. Listen to Mat, a pony-tailed Indonesian who has been trading illegal arms for 20 years. "How stupid can you be? Of course al-Qaeda is still here in Malaysia," he snorts. "This is their favorite place to have meetings with the other radical Islamic groups in the region."

Mat says the crackdown by police since the Sept. 11 attacks has yet to interfere seriously with his business, either with ordinary criminal groups or with regular customers from a laundry list of Asian Islamic militant organizations that he says are funded in part by al-Qaeda: the Moro Islamic Liberation Front (MILF) and Abu Sayyaf from the Philippines, the Laskar Jihad and Free Aceh Movement from Indonesia and Malaysia's own Kumpulan Mujahideen Malaysia (KMM).

To learn that terrorist groups continue to hold such meetings with apparent impunity is especially alarming in light of new details interrogators have gleaned from the roughly 50 terrorist suspects being held in Malaysian jails. For the first time, police have a detailed picture of how al-Qaeda stepped in and—mostly through the liberal use of cash and the services of two Indonesian clerics who acted as proxies—managed to transform a radical Muslim group preoccupied with domestic concerns into a band of foot soldiers in Osama bin Laden's crusade against the U.S.

Malaysia is, in the words of one U.S. official, "a perfect place for terrorist R. and R.," where Islamic radicals from around the region and their al-Qaeda backers can meet. The most notorious gathering of al-Qaeda operatives took place in January 2000 and involved two hijackers who died in the suicide attack on the Pentagon, the roommate of a third hijacker and at least one of the suspects in the U.S.S. Cole bombing. Zacarias Moussaoui, the Algerian-born French citizen now in custody in Virginia—the so-called 20th hijacker—also made several visits to Malaysia. Last week Washington labeled the country a staging area for the U.S. attacks, a charge that has put the Malaysian government on the defensive. "Malaysia is definitely not a primary launchpad for terrorists' activities," says a government official. "But it appears that Malaysia was used as a convenient meeting and transit point by some of these people from the radical groups."

Despite the semantic disagreement, there's little doubt that Malaysia is cooperating with the U.S. in seeking to apprehend militants. Although Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad is known to rail against U.S. policy in the Middle East and its conduct of the war in Afghanistan, he has long warned of the threat of radical Islam. Malaysian police made their first arrests—of 12 KMM members—in early August 2001, well before last year's attacks, at the time raising a chorus of complaints from human rights advocates who said the arrests were politically motivated to stamp out opposition.

That tough antiterrorist line has continued. Since September, as part of the global crackdown on extremist Islamic groups, Malaysian police have arrested some 50 alleged members of the KMM, which they say sought the violent overthrow of the government for the purposes of installing a fundamentalist Islamic administration. Despite the arrests, as the Malaysian official notes, even with new, stringent surveillance of visitors and tightened-up immigration checks, it's nearly impossible to track what he estimates are "several hundred" al-Qaeda-linked businessmen, bankers, traders and tourists—many of them Arab—who pass through or live in the country.

"Let's draw parallels with, say, the Tamils and LTTE," another official explains, referring to the Liberation Tigers of Tamil Eelam, who have been waging a bloody campaign for two decades for an independent state in Sri Lanka. "If Tamils set up businesses in Sri Lanka and then support the Tamil Tigers, what can the Sri Lankan government do? It can only monitor these businessmen but cannot arrest them without concrete proof. It's the same here. Al-Qaeda representatives are sent to ensure the radical groups in the region have the necessary funding to buy arms and don't have to worry about other logistics. You must always remember that Osama's main aim is to see powerful radical groups emerging."

Police in Malaysia say they now have a clear picture of how al-Qaeda managed to reprogram just such a radical group. The Malaysian authorities had been tracking the KMM for months before they moved to arrest the 12 alleged ringleaders under suspicion of a rash of crimes, including a bank robbery that left several members dead, a political assassination and bombings of temples and churches.

The KMM, which official sources allege was founded and led by the son of opposition leader Nik Aziz, had established branches in all nine states in peninsular Malaysia. KMM members were told that the group was conducting militia-style training to protect Nik Aziz's fundamentalist Islamic Party of Malaysia in the event of a government crackdown. But top KMM leaders were actively planning the violent overthrow of the country's government in favor of an Islamic regime, police say.

In the mid-'90s, that domestic focus changed with the appearance in Malaysia of two Indonesian ulema, or Islamic teachers. The two men, Abubakar Ba'asyir and Riduan Isamuddin, better known as Hambali, preached a radical new vision of Islam, heavily influenced by the worldview of Osama bin Laden, a man Hambali claimed to have met personally on two occasions. The militant clerics found a receptive audience among many KMM members, government officials say, focusing their attention on a KMM branch in the state of Selangor, outside the capital Kuala Lumpur.

With Abubakar acting as the spiritual leader and controller of the purse strings and Hambali responsible for most of the planning and day-to-day administration, the two men wooed KMM members in Selangor and elsewhere into a new organization they established in the late 1990s, called the Jemaah Islamiah. Abubakar hammered home the themes he still preaches at his school in central Java today: the glory of a martyr's death and the overriding goal of setting up a Muslim government. Officials say he espoused the formation of a new Islamic state encompassing Malaysia, Indonesia, the southern Philippines, Singapore and Brunei. To fund such an ambitious vision, he was in contact with al-Qaeda paymasters and responsible for funneling money through branches of some Middle Eastern banks in Malaysia to his own newly founded cells of Jemaah Islamiah, which gradually stretched through peninsular Malaysia to Singapore, as well as to other Islamic groups in the region.

If Abubakar was the founding father and spiritual leader, Hambali was his chief executive officer. A 36-year-old veteran of the Afghan struggle against the Soviet Union, Hambali was the practical man who made the plans and gave the orders. Officials say he was responsible for organizing paramilitary training stints for Jemaah Islamiah members in Afghanistan and Pakistan.

These sources also say he was the mastermind behind a series of bombing missions around the region. In one example, Hambali sent a known associate, Malaysian Taufik Abdul Halim to Jakarta, where he was arrested on Aug. 1, 2001, after a bomb he was carrying exploded and blew off one of his legs. Last fall in Malaysia itself, Hambali instructed Yazid Sufaat, a former Malaysian army captain now under detention in Kuala Lumpur, to place an order for four tons of ammonium nitrate, a fertilizer that can be used as a bombmaking ingredient. The current whereabouts of the chemical remains a mystery.

The role of bombmaker was a surprising one for Yazid, who officials say was a minor figure in the Selangor branch of the KMM, a "runner" as one puts it. But Yazid flourished in the Jemaah Islamiah, rising to become Hambali's most trusted lieutenant. Hambali ordered Yazid to host the two hijackers who died in the Pentagon attack at his condo in Kuala Lumpur. Yazid has told his interrogators that he had no knowledge of the Sept. 11 attacks but, one official says, he suspected the men who stayed at his apartment had some role in the attacks because "they had asked if there were flying schools in Malaysia. Yazid recommended one in [BRACKET {Melaka}] but they said it would not be suitable for them."

Yazid has admitted to giving suspected hijacker Moussaoui a cover letter from a Malaysian company introducing him as its U.S. marketing consultant. The letter, U.S. sources say, contained a guarantee that Moussaoui would be paid $35,000 for his services. Malaysian officials deny reports, however, that Yazid confessed to actually giving money to Moussaoui during his visits to Malaysia. "Yazid has told us no money changed hands," one official says.

Despite the growing list of allegations against Abubakar and Hambali, Indonesian officials have been circumspect in dealing with Abubakar, who recently moved back to Indonesia after 15 years. (Hambali, who is wanted by police in Indonesia and Malaysia, has disappeared). Recently questioned by police, Abubakar was released after two days and continues to teach at his religious school in the town of Solo. In an interview with Time, the soft-spoken 63-year-old vigorously denies any connection with a terrorist network. "I am not advocating the overthrow of any government," Abubakar says. "What I want to see is a government committed to Islam." He blames Mahathir, the U.S. and a worldwide Jewish conspiracy for his problems (see interview). "This is just a political game," he says of the charges. "Jemaah Islamiah is an invention by Mahathir to instill fear [BRACKET {into}] the Muslim community."

But the Jemaah Islamiah's reach extends far beyond just Malaysia. In December, Singaporean police arrested 13 alleged members of the Jemaah Islamiah and uncovered detailed plans to bomb U.S. targets in the city-state. In addition to the scheme involving the missing tons of ammonium nitrate that were destined for Singapore, police there have unearthed another Jemaah Islamiah plot to order a further nine tons of the chemical. (For comparison, the devastating Oklahoma City bombing required only one ton of ammonium nitrate.)

More arrests might be in store. Malaysian officials say that despite the 50 previously detained suspects, several hundred more are still at large. And in Singapore, Prime Minister Goh Chok Tong recently warned residents that despite the arrests there could well still be terrorists in their midst. "I do not want to alarm you," he said, "but it is prudent for us to work on the assumption that a bomb may go off somewhere in Singapore someday."

There is plenty of evidence that al-Qaeda operatives, or their proxies, are still active in the region. According to sources at all levels of the clandestine arms trade in Southeast Asia, meetings—sometimes several a month—between representatives of militant Islamic groups and their al-Qaeda financiers continue to take place in Malaysia: in cheap hotels and guest houses outside Kuala Lumpur, in the beach resort of Port Dickson and in the cities of Melaka and Johore Baru across the strait from Singapore. "These groups use the Internet to set up the venue and date for their meetings," says Mat, the arms trader. "The messages are sent in encrypted codes. For example, MILF might want 3,000 M-16s and the al-Qaeda member will agree to pay for the weapons."

Just how effectively this system operates is made clear by a spokesman for the fundamentalist Free Aceh Movement, better known by its Indonesian acronym gam. Agreeing to talk only by telephone and refusing to give even a nickname, the 10-year veteran of the murderous struggle—his wife and three children have all been killed in the fighting—says that he regularly places orders with arms syndicates for hundreds of weapons: M-16 and AK-47 automatic rifles, handguns and ammunition. Tracing a well-worn route, the weapons are bought in Thailand, sent down to Malaysia and then carried on boats through the Strait of Malacca.

But, he adds, he has nothing to do with the financing of the deals. He doesn't have any idea how much the weapons cost. Payment is taken care of by sympathizers, such as al-Qaeda. "My job is only to place orders with the arms brokers," he says. "When the weapons arrive, I will be notified."

That notification comes from middlemen like Mat, who are present at the initial meetings, then take over the ordering and delivery, working through the several criminal syndicates that control the region's flow of illegal arms. Due to the sensitivities and dangers involved, only one syndicate actually buys arms for the radical groups. Because the profits for the transactions are so high, official sources say, and al-Qaeda is still apparently able to command significant funds, non-Muslim criminals—some of them outwardly respectable businessmen—are a key part of the process. "The syndicate is based in Malaysia," says Mat, "and is made up largely of Overseas Chinese and some Malaysian Chinese." The middlemen and their sponsors represent the murky underworld where Islamic ideology becomes entwined with the straightforward criminal activity of gunrunning. The size and complexities of that network illustrate the difficulties of an effective government crackdown.

Malaysian officials say the security problem is compounded by the country's successful push in recent years to boost the numbers of visitors from the Middle East, attracted in part by Malaysia's policy of visa-free entry for citizens of most Islamic countries. "How do we stop these Arabs?" asks one official. "Even if we suspect them we can't just arrest people."

While the scope and reach of Malaysia's terror network is alarming, what is more surprising is that fundamentalist and separatist movements throughout Southeast Asia have been funded and armed by al-Qaeda operatives, sometimes without the guerrillas themselves knowing the identity of their backers. Equally troubling is the fact that the al-Qaeda terror network is linked with not only extremist Islamic groups but a host of criminal syndicates. Kuala Lumpur and the other governments can no longer blame foreigners, especially Arabs, for their domestic terrorist problems. The money might come from abroad, but the extremism and criminal support networks are largely homegrown. How Malaysia and the other countries counter this threat will become increasingly the concern not just of the U.S. and other potential targets of terrorism, but of other Asian populations and governments that will face persistent unrest until the War on Terror is finally won.

—With reporting by Robert Horn/Bangkok, Mageswary Ramakrishnan/Kuala Lumpur, Elaine Shannon/Washington, Jason Tedjasukmana/Solo and Douglas Wong/Singapore

Baca Selengkapnya »»

Kelakuan Badawi


Lihat foto di bawah ini.
Seperti inikah sikap seorang Perdana Menteri terhadap wanita yang bukan muhrimnya?

Sumber: no2umno.blogspot.com

Baca Selengkapnya »»

Investor Asing Mulai Meninggalkan Malaysia

Bisnis Hindari Malaysia
Kebijakan Ekonomi Bersifat Rasis Menjadi Penghambat
Sumber: Kompas, Jumat, 25 Januari 2008

HongKong, Kamis - Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, secara ekonomi Malaysia kehilangan daya saing karena masih menjalankan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan warga Melayu. Kebijakan ini dianggap diskriminatif oleh komunitas China dan India di negara itu.

”Kebijakan itu sudah usang.... Kami akan kehilangan daya saing kami. Malaysia sekarang kurang kompetitif dibandingkan (Malaysia) pada tahun 1990-an,” ujar Anwar, Kamis (24/1), kepada wartawan di Hongkong.


”Kita telah kehilangan investasi asing. Kita telah kehilangan pertumbuhan. Kita telah kehilangan daya tarik yang merupakan kunci bagi sebuah pasar yang sedang tumbuh,” kata tokoh oposisi utama Malaysia ini.

Menurut data Japan Bank for Internasional Cooperation, ada enam perusahaan Jepang yang keluar dari Malaysia dan pindah ke China, Thailand, atau Vietnam pada tahun 2007.

Anwar mengatakan, Malaysia kini tidak hanya kalah bersaing dengan China dan India, tetapi juga Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Semua itu karena kebijakan-kebijakan Malaysia yang usang.

”Jika Anda tetap mengikuti agenda ini, Anda tidak hanya mengorbankan etnis China dan India, tetapi juga etnis Melayu,” ujar Anwar.

Malaysia berpenduduk sekitar 25 juta jiwa. Sebanyak 60 persen di antara mereka adalah etnis Melayu, 25 persen China, 10 persen India, sisanya etnis lain-lain. Sejak tahun 1972, Pemerintah Malaysia membuat kebijakan pro-Melayu atau biasa disebut bumiputra hampir di semua bidang. Pemerintah beralasan kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara etnis Melayu dan China.

Sejak saat itu orang-orang Melayu mendapat hak khusus untuk menduduki posisi strategis di perusahaan-perusahaan. Etnis Melayu juga diberi peluang memiliki saham 30 persen, terutama di perusahaan yang tercatat di bursa.

Secara ekonomi, kebijakan ini bisa mengangkat posisi etnis Melayu. Namun, secara sosial kebijakan ini menimbulkan ketegangan antaretnis. Saat ini, etnis minoritas, seperti China dan India, mulai secara terbuka menggugat kebijakan tersebut karena dianggap diskriminatif. Mereka juga mengkritik etnis Melayu yang mereka anggap bersikap rasis dan superior.

Dalam beberapa bulan terakhir, Malaysia diguncang unjuk rasa etnis. Puncaknya terjadi akhir November lalu di mana sekitar 10.000 warga Malaysia dari etnis India menuntut persamaan hak dengan etnis lain. Mereka juga menuntut Pemerintah Malaysia segera mengakhiri kebijakan pro-Melayu yang akan diperpanjang hingga tahun 2020.

Polisi berhasil membubarkan massa demonstran dengan pentungan, gas air mata, dan semprotan air bercampur bahan kimia. Menyusul unjuk rasa itu, polisi menangkap sekitar 400 demonstran. Setengah dari jumlah itu kemudian dilepas setelah identitas pribadi mereka dicatat.

Krusial
Anwar menambahkan bahwa pemilu mendatang yang diperkirakan berlangsung bulan Maret akan sangat menentukan masa depan Malaysia. ”Jika pemilu berlangsung bebas dan jujur, pemilu ini akan menjadi sebuah momen menentukan bagi negara,” ujar Anward dalam konferensi pers yang diadakan Komisi HAM Asia yang berbasis di Hongkong.

Dia yakin, jika pemilu jujur, Partai Keadilan yang secara formal dipimpin istrinya, akan mengalahkan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) tempat PM Abdullah Ahmad Badawi bernaung. (REUTERS/BSW)

Baca Selengkapnya »»

Malaysia Pencundang

A.M. Hendropriyono : Malaysia Terlahir Sebagai Pecundang
Sumber: Rakyat Merdeka, 23 October 2007

Jakarta. Upaya “pencaplokan” negeri jiran Malaysia terhadap aset Indonesia tidak akan pernah berhenti. Demikian disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Setelah mempatenkan lagu rakyat Maluku, Rasa Sayange untuk promosi pariwisata, Oktober 2007, dan sebelumnya Desember 2002 telah memboyong Pulau Sipadan dan Ligitan, kini Malaysia masih juga mengincar kebudayaan Indonesia. Salah satunya, kata Hendro, adalah kesenian Wayang Kulit.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait hal ini, berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan bekas menteri transmigrasi dan bekas menteri tenaga kerja di era Soeharto ini.

Apa yang Anda ketahui tentang lagu ‘Rasa Sayange’ yang kini dipatenkan Malaysia?
Lagu Semalam di Malaya gubahan Saiful Bachri mulai tersohor ketika rakyat Indonesia mengenang perjuangan mereka membantu para patriot kemerdekaan Malaya melawan Inggris (Inggris termasuk Bangsa Dunia I pimpinan USA) pada 1948. Kurang lebih satu dekade kemudian, muncul lagu Pahlawanku Dirimba Raya, Kalimantan Utara, yang sama tersohornya ketika dilantunkan dengan merdu oleh Anna Manthovani untuk para sukarelawan Indonesia yang sedang membantu pejuang-pejuang Kalimantan Utara juga melawan Inggris, yang ingin memaksakan berdirinya Negara Federasi Malaysia.

Lalu?
Dalam suasana perang kemerdekaan Malaya (nama sebelum jadi Malaysia) maupun dalam perang gerilya melawan konsep Federasi Malaysia Di-Raja, para pejuang Indonesia di negeri jiran sana kerap mendendangkan lagu Rasa Sayang-sayange yang dipopulerkan rekaman Lokananta pada 1962, sebagai obat kerinduan mereka kepada segenap handai taulan yang ditinggalkan jauh di kampung halaman. Kini lagu rakyat Ambon itu telah diklaim sebagai lagu paten Malaysia, sebagaimana pula yang telah terjadi terhadap Batik dan Kebaya Jawa.

Selain lagu ‘Rasa Sayange’, kira-kira apa lagi yang akan dicaplok Malaysia?
Bukan suatu hal yang muskil jika Wayang Kulit pun akhirnya juga dipatenkan Malaysia.

Indikasinya?
Sejak setahun belakangan ini sebuah channel TV Pemerintah Malaysia sibuk melakukan sosialisasi Wayang Kulit, dengan fokus Mr Tan sebagai dalang yang mengaku belajar dari gurunya seseorang Melayu.

Kenapa hal itu mereka lakukan?
Negeri itu (Malaysia) seolah sibuk merekayasa masa lalunya agar menjadi gemilang, untuk menunjang masa kininya yang mempesona oleh kemajuan-kemajuan di bidang sosial ekonomi dan militer, termasuk keberhasilan menerbangkan astronotnya, Sheik Muszaphar Shukor ke antariksa dalam wahana Soyuz milik Rusia (dulu bernama Uni Sovyet, pemimpin bangsa Dunia ke II).

Dalam sejarahnya, bagaimana sih awal mula hubungan Indonesia-Malaysia?
Dalam sejarah hubungan dengan Indonesia, posisi Malaysia terukir sebagai pecundang, ketika Sriwijaya di abad VI dan Majapahit di abad XIII merupakan bangsa yang dipertuan di Asia Tenggara. Setelah masuknya Islam, hegemoni Indonesia semakin nyata oleh serbuan Laksamana wanita Malahayati dari Aceh dan Ratu Kalinyamat dari Jepara, yang membuat porak porandanya benteng Portugis yang berkuasa di Malaka. Pada bulan September 1963 kegentaran menyelimuti para pemimpin Malaya (negara yang baru dimerdekakan Inggris 1957), ketika Bung Karno yang merasa Indonesia sebagai bangsa besar pemimpin bangsa-bangsa Dunia ke III (dulu: The New Emerging Forces) telah dihina dan dianggap sebagai kurcaci, mengumumkan konfrontasi terhadap Inggris untuk membubarkan Malaysia.

Bisa diceritakan penyebab konfrontasi itu?
Konfrontasi itu dipicu oleh Stephen Kalong Ningkan yang atas tekanan Inggris, mengumumkan persetujuan terbentuknya Malaysia, padahal referendum yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan menyertakan Indonesia sebagai pengawas, masih tengah berlangsung.

Lalu?
Pada tanggal 13 Februari 1964 Menlu Indonesia memanggil Leslie Fry, dubes Inggris di Indonesia dan menyatakan bahwa Malaysia adalah konsep neokolonialisme untuk mempertahankan kepentingan imperialis Inggris merampok kekayaan bukan hanya bangsa Kalimantan Utara, tetapi justru rakyat Indonesia. Untuk itu kepada Fry dengan tegas dinyatakan, bahwa Indonesia akan melakukan pengganyangan terhadap Malaysia.

Implikasinya buat sekarang?
Dengan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa Federasi Malaysia akhirnya berdiri, terbuka kemungkinan tersimpannya rasa dendam terhadap Indonesia. Kegemilangan sejarah bangsa Indonesia masa lalu tidak mendukung kenyataan suramnya Indonesia masa kini. Kita terpaksa mengirim pembantu-pembantu rumah tangga (PRT) ke Malaysia, karena sempitnya lapangan kerja di dalam negeri.

Termasuk balas dendam ke para TKI?
Perasaan minderwaardig (rendah diri) Malaysia terhadap masa lalunya, ditambah dengan arogansi generasi muda Malaysia yang memandang rendah bangsa Indonesia sebagaimana sinyalemen Menlu Nur Hassan Wirajuda, telah menyebabkan terjadinya serangkaian tindak kekerasan dan pelecehan yang jauh melewati batas kepatutan terhadap bangsa Indonesia.


Enam fraksi besar DPR, Kamis 11 Oktober 2007 dengan geram telah meminta agar pemerintah mengeluarkan travel warning bagi bangsa Indonesia ke Malaysia… Ini lebih dari sekadar suatu peringatan biasa agar waspada dalam berpergian tersebut, bangsa Indonesia memerlukan suatu tindakan tegas, yang merubah secara drastis kebijakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Sebagai bekas menteri tenaga kerja, apa yang Anda usulkan?
Negara-negara penerima TKI perlu segera dialihkan ke negara-negara yang manusianya telah memiliki peradaban, untuk dapat menghargai manusia lain, yaitu ke negara-negara Dunia I yang merupakan negara-negara yang sudah maju.

Kalau tetap kirim ke Malaysia?
Pengiriman pembantu-pembantu rumah tangga ke negara-negara bangsa dunia ke III yang masih cenderung memperlakukan pekerja kasar TKI terutama PRT sebagai budak-belian atau hamba-sahaya, dapat membuat kita semakin terpuruk menjadi bangsa dunia ke-IV. Klasifikasi seperti itu, bangsa dunia ke IV, tidak pernah ada dalam rumusan universal, sehingga berarti tidak mempunyai martabat sama sekali sebagai suatu bangsa.

Baca Selengkapnya »»

Malingsia si Anak Durhaka

Tragedi Si Anak Durhaka
Oleh: Mohamad Sobary
Sumber: Kompas, 28 November 2007

Di dalam kebudayaan kita tersimpan kekayaan moral yang melimpah. Kekayaan itu terpelihara dengan baik di dalam masyarakat kita karena kita memiliki sistem dan mekanisme pewarisan nilai-nilai kebudayaan yang hidup dan berkembang melintasi batas-batas abad dan generasi. Menurut rumusan bijak Minangkabau, sistem tersebut tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas.

Sistem pendidikan tradisional kita—yang sebagian besar kita pelihara di dalam kehidupan keluarga di daerah-daerah pedesaan yang masih bersifat komunalistis—secara seimbang ditumpukan pada tiga dimensi sekaligus, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif. Di sana—pada intinya—kecerdasan otak (dimensi kognitif) dan kecemerlangan jiwa (dimensi afektif) baru ada maknanya apabila keduanya dapat diwujudkan secara nyata di dalam hidup keseharian kita menjadi dimensi evaluatif. Maksudnya, kita tak boleh hanya omong. Kita tak boleh hanya berteori dan berangan-angan.

Kecuali itu, sistem pewarisan nilai-nilai kebudayaan tadi tercermin tidak saja di dalam pendidikan resmi melalui sistem persekolahan, melainkan juga di dalam kehidupan kesenian kita, termasuk unsur seni bela diri.

Di dalam seni ini muatan moral tadi tersirat, tetapi jelas bagaikan tersurat: guru silat masih selalu menyisakan satu dua jurus yang tak diajarkan pada murid buat berjaga-jaga mengatasi bilamana ada murid durhaka yang melakukan pemberontakan melawan guru dan perguruannya.

Seluruh bangsa yang disebut rumpun Melayu paham akan perkara ini. Bangsa China yang besar lebih paham lagi. "Wisdom" dunia seni bela diri yang diangkat dari novel-novel silat menjadi tema heroik di dalam seni perfilman. Maka, muncullah film-film silat dari negeri China yang dahsyat dan juga film silat dari negeri kita sendiri.

Seni mengatur negara, seni sastra dan seni bela diri, di zaman lampau merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan. Negara yang kuat membutuhkan tentara, pesilat-pesilat tangguh, ahli seni di bidang taktik dan strategi politik, dan seniman di bidang sastra yang mendalam dan mahir menuliskan kisah-kisah sang raja dan keluarga bangsawan menjadi kisah memikat hati.

Kalau begitu, sempurnakah kebudayaan kita?

Tidak. Dilihat dari segi munculnya anak durhaka macam Malin Kundang, terbuktilah bahwa ada yang kurang dalam kebudayaan kita.

Namun, dilihat dari ungkapan bijak masa lalu, yang mengatakan "bukan salah bunda mengandung, buruk suratan tangan sendiri" jelas bagi kita bahwa Si Malin Kundang menjadi anak durhaka bukan karena salah kebudayaan. Malin Kundang muncul dalam kebudayaan bukan karena ia pada dasarnya anak salah asuhan.

Oleh karena itu, kebudayaan merasa berhak mengutuknya menjadi batu agar anak durhaka tak dilahirkan kembali oleh proses sosial-ekonomi kapitalistis yang memang angkuh, terlalu percaya diri, tetapi tak cukup tahu diri seperti tetangga kita.

Rumusan moral kita jelas: terkutuklah semua anak durhaka. Dan, kita tak perlu lagi berpayah-payah mengutuk mereka? Kita cukup menjadi orang tua yang bijak, guru yang sabar, dan tak perlu risau menghadapi kedurhakaan anak atau muridnya?

Saya tidak tahu. Namun, saya tak mau menjadi orang tua dan guru seperti itu. Saya harus bertindak. Saya akan selalu memegang pedang untuk mengusir semua anak dari "neraka". Maksudnya, saya akan mencegah anak-anak berbuat durhaka supaya mereka tak harus mengalami tragedi mengenaskan, menjadi batu menangis.

Sikap saya ini terakomodasi dengan baik di dalam ungkapan lama juga: "Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah". Maka, saya pun menyanggah sikap durhaka itu.
Tetangga kita itu mengejek kita Indon. Mereka tak tahu bahwa bila Indon itu dicarikan kata lainnya yang serumpun, misalnya Indu; maka kita ini berarti bulan. Dan, bulan itu cantik.

Jadi, kita bukan sekadar truly Asia karena truly Asia pada dasarnya hanya truly Malingsia. Sebaliknya, kita "truly Indu", sungguh-sungguh bulan yang cantik memesona.

Dan, kalau Indon itu makssudnya Indun, maka artinya juga mentereng: sapaan penuh sayang. Sebaliknya, kalau Indon itu Indus, dan bertemu dengan nesos, jadilah Indos nesos, atau Indonesia. Indus artinya air, yaitu lautan-lautan kita yang cantik, biru memesona. Nesos, artinya pulau-pulau, yang sebagian sudah mereka maling.

Ini tindakan durhaka. Kita dulu guru mereka. Ketika agak makmur secara ekonomi, mereka merasa sudah pandai. Padahal, ternyata belum tahu etika bertetangga yang baik. Dalam perkara ini saya heran, mengapa pemerintah dan rakyatnya sama-sama congkak, cingkak, dan angkuh?

Mereka hendak belajar mengelola minyak dan kita bersedia menjadi guru yang baik hati. Mereka minta diajari bikin kantor berita dan kantor berita Antara menjadi guru yang pemurah. Ini semua karena semangat untuk mengajari orang-orang bodoh agar kita bisa menerangi mereka dengan cahaya ilmu.

Akan tetapi, mereka lupa kebaikan kita. Bukan salah bunda mengandung, buruk suratan jelas hasil kecongkakan mereka sendiri. Bangsa apa tetangga kita ini? Karena saya berguru kepada bangsa dan negara Australia, sikap saya kepada mereka sangat hormat. Banyak warga kita yang juga hormat sekali kepada bangsa dan negara Amerika karena mereka berguru di sana. Begitu pula mereka yang belajar di Inggris, di Perancis, Belanda, Rusia, Denmark, Norwegia, dan di negara-negara Eropa lainnya.

Kenapa kita memiliki satu murid saja menjadi murid durhaka? Tak tahukah mereka pesan tersirat dalam dongeng-dongeng moral yang menggambarkan betapa tragis akibat tindakan durhaka?

Tak tahukah mereka, tragedi anak durhaka itu menjadi batu, yang selalu menangis karena menyesal, tetapi sesal itu tak berguna?

Sudah berkali-kali mereka meludahi wajah kita. Namun, pemerintah kita yang sangat bijaksana itu diam saja. Sombonglah terhadap bangsa yang sombong karena melawan kesombongan dengan sikap sombong itu sedekah.

Dan, ke mana pula pemuda-pemuda yang merasa dirinya sudah siap memimpin itu? Mengapa pemimpin bisu terhadap isu-isu internasional yang sangat menginjak harga diri dan martabat bangsa kita? Apa beda mereka dengan orang tua? Dikemanakan jiwa Bung Karno yang heroik dan patriotik?

Jangan biarkan mereka menjadi batu. Selamatkan bangsa Fir’aun itu dengan tongkat Musa di tangan kita agar mereka tak tenggelam ke dalam lautan kesombongan mereka sendiri. Selamatkan mereka, setidaknya Anwar Ibrahim dan keluarganya, agar kita tak dipersalahkan dunia. Anwar dan keluarganya bukan bagian dari pencuri itu. Dan, dia bukan si anak durhaka. (Mohamad Sobary, Budayawan)

Baca Selengkapnya »»

UMNO dan Malingsia "Minta Maaf"

UMNO Minta Rakyat dan Media Massa Hentikan Panggilan "Indon"
Sumber: Antara 9 Januari 2008


Kuala Lumpur (ANTARA News) - Rakyat dan media massa di Malaysia diminta tidak lagi menggunakan istilah 'Indon' terkait dengan warga negara Indonesia, karena hal itu dinilai sebagai menjatuhkan harga diri rakyat Indonesia.

Wakil Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, mengatakan kepada Utusan Malaysia, di Selangor, Rabu, bahwa istilah itu tidak disenangi oleh rakyat Indonesia dan dinilai sebagai satu penghinaan dan merendahkan harga diri mereka.




"Saya menerima pandangan dari wakil-wakil pemuda, termasuk di kalangan rakyat negara itu yang meminta supaya rakyat Malaysia menghentikan panggilan Indon karena hal itu memberikan satu tafsiran buruk rakyat Indonesia kepada rakyat Malaysia," kata Khairy.

"Malah, keadaan itu bertambah buruk dengan isu-isu lain seperti tuntutan Pulau Ambalat, tenaga kerja Indonesia (TKI) dan isu lagu 'Rasa Sayange' yang jelas disuarakan menerusi laman blog dan juga media massa di Indonesia," ujar dia.

Ia mengatakan hal itu dalam jumpa pers setelah menyampaikan presentasinya dalam acara Dialog Malindo 2008: Pemuda Malaysia-Indonesia di Shah Alam, Selangor.

Sehubungan itu, Khairy yang juga menantu PM Abdullah Badawi itu meminta rakyat dan media massa di Malaysia untuk tidak lagi menggunakan istilah tersebut supaya hubungan baik antara kedua negara dapat terus baik walaupun mereka sebenarnya tidak bermaksud menjelekkan.

Hadir dalam dialog itu hadir Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Hamka M Noor dan Presiden Majlis Belia(Pemuda) Malaysia (MBM), Shamsul Anuar Nasarah.

Sementara itu, Hamka mengatakan di Indonesia, istilah 'Indon' tidak pernah digunakan oleh rakyat Indonesia sendiri.

"Walaupun Indon hanya istilah, rakyat Indonesia menganggapnya sebagai martabat, harga diri dan identitas sebagai satu bangsa yang berdaulat. Oleh karena itu, kami minta rakyat Malaysia memahami dan menghormati perasaan rakyat Indonesia sebagai rekan yang berkongsi budaya, agama serta sejarah sama," ujar Hamka. (*)

Baca Selengkapnya »»

Korban ISA Menuntut Malaysia

Pemerintah Malaysia Dituntut Rp 300 M
Sumber: Kompas CiberMedia, Jumat, 04 Januari 2008 - 21:25 wib

Kuala Lumpur - Salah seorang aktivis Hindu yang sedang ditahan menuntut pemerintah Malaysia sebesar 100 juta ringgit (sekitar Rp 300 miliar). Ia menuding pemerintah telah mencemarkan nama baiknya karena menyebut dirinya terkait dengan kelompok teroris.


Tuntutan itu dilayangkan oleh P. Uthayakumar yang kini mendekam di penjara bersama empat rekannya, melalui kuasa hukumnya, M Manogar. Surat tuntutan terhadap dua orang pejabat negara yaitu Kepala Polisi Musa Hassan dan Jaksa Agung Abdul Gani Patail sudah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.

"Kedua orang pejabat itu telah terang-terangan menuduh Uthayakumar sebagai ancaman terhadap keamanan nasional karena keterlibatannya dengan organisasi teroris. Mana bukti tuduhan itu? Jika ada bukti silakah Uthayakumar diadili secara terbuka. Karena tuduhan tanpa bukti itu Uthayakumar mengajukan tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baiknya sebesar 100 juta ringgit," tutur Manogar, Jumat (4/1).

Uthayakumar disekap dalam penjara bersama empat sejawatnya dari organisasi pembela hak-hak etnis India di Malaysia, Hindraf, berdasarkan Undang-undang Keamanan Dalam Negeri (ISA-Internal Security Act). UU ini memberi kewenangan negara untuk menahan tanpa batas waktu orang yang dituduh membahayakan negara.

Lima orang itu ditangkap setelah mereka memimpin demonstrasi yang menuntut hak-hak sipil etnis minoritas India disamakan dengan etnis lainnya. Demo yang melibatkan sekitar 8.000 orang pada November lalu tersebut membuat pemerintah berang. Mereka ditangkap dan dipenjarakan di penjara Kamunting, di negara bagian Perak, sekitar300 km sebelah utara Kuala Lumpur.(AFP/Put)

Baca Selengkapnya »»

Malaysia Pembunuh

690 WNI Meninggal di Malaysia Sepanjang 2007
Sumber: Antara, 3 Januari 2008


Kuala Lumpur (ANTARA News) - Catatan KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Sabah menyebutkan, 690 WNI meninggal dunia di Malaysia sepanjang 2007, sebagian besar dari mereka TKI dan sebagian kecil adalah WNI yang mendapatkan permanent residence (PR) atau IC Merah.



"Ada 529 jenasah yang dikirim ke Indonesia, sementara yang dimakamkan di Malaysia ada 129 orang. Total jumlah WNI yang meninggal sebanyak 658 orang, sebagian besar TKI, ada yang ilegal, dan WNI yang mendapatkan permanent residence," kata staf konsuler KBRI Kuala Lumpur, Rizaldi, kepada ANTARA, Rabu.

Sebagian jenasah yang dikirim ke Indonesia termasuk juga TKI yang diduga melakukan kriminal. "Kami katakan diduga WNI itu ditembak polisi di lokasi kriminal. Jadi belum terbukti secara hukum," katanya.

Sementara itu, staf konsuler KJRI Sabah Didik Eko mengungkapkan, "Berdasarkan catatan yang masuk, TKI yang meninggal di KJRI Sabah sebanyak 32 orang. Semuanya TKI. Tapi saya yakin banyak lagi TKI yang mati tapi statusnya ilegal sehingga kawan-kawannya langsung menguburkan di tempat atau memulangkan ke kampung halaman nya sendiri. Untuk mempersoalkan atau lapor polisi mereka takut," katanya.

Data kematian WNI di Malaysia tersebut baru merupakan catatan yang berada di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Sabah, belum termasuk yang tercatat di KJRI Johor Bahru, Penang, dan Sarawak, pasti mereka pun punya catatan surat pengantaran jenasah WNI pulang kampung. Jika direkapitulasi maka jumlahnya akan jauh lebih besar.

Presiden PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah Indonesia harus peduli dengan jumlah WNI yang meninggal di Malaysia. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan bertemu dengan PM Malaysia Abdullah Badawi, 21 Januari 2008, di Kuala Lumpur harus membahas hal ini," katanya.

Hubungan baik Indonesia-Malaysia harus menyentuh akar persoalan sosial antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia. Jika tidak tersentuh maka selama itu hubunganya akan mengalami pasang surut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Sosiology Research Khairudin Harahap mengatakan, pemerintah Indonesia mulai tahun 2009 dan seterusnya harus mengalokasikan dana bagi pembentukan LBH TKI di Malaysia. Anggotanya terdiri dari para pengacara Indonesia dan Malaysia dan didukung juga oleh LSM Indonesia dan Malaysia.

"LBH TKI harus independen sehingga dapat bergerak bebas dan cepat dalam menangangi masalah TKI dan WNI di Malaysia," kata Khairudin. (*)

Baca Selengkapnya »»

Chua-Chua Keladi........

Soal Seks, Menkes Malaysia Mundur
PM Badawi: Tidak Akan Pengaruhi Hasil Pemilu
Sumber Kompas: Kamis, 03 Januari 2008
Kuala Lumpur, Rabu - Menteri Kesehatan Malaysia Chua Soi Lek (61), Rabu (2/1), menyatakan mundur dari jabatannya dan mengakui secara rahasia merekam hubungan seksnya dengan seorang perempuan kawan dekatnya di sebuah kamar hotel. Rekaman film itu kemudian menyebar di masyarakat.

Menyebarnya film rekaman itu membuat rakyat Malaysia terguncang karena melibatkan anggota paling senior di kabinet Perdana Menteri Abdullah Badawi.




"Setelah saya membuat pengakuan, saya telah berharap rakyat Malaysia bisa menerima permohonan maaf saya. Sayang sekali, dari informasi balik yang saya terima, saya mengetahui bahwa rakyat Malaysia tidak bisa menerima itu," kata Chua, yang sehari sebelumnya menyatakan tidak akan mundur.

Oleh karena rakyat tidak bisa menerima terjadinya skandal itu, dia melanjutkan, lebih baik bagi dirinya dan keluarganya untuk mengundurkan diri. "Dengan demikian, saya tidak akan menjadi beban bagi kepemimpinan nasional," paparnya.

Selain mundur dari jabatan menteri kesehatan, Chua pun menyatakan mundur sebagai wakil presiden di Asosiasi China Malaysia, yang merupakan mitra kunci koalisi pemerintahan Abdullah Badawi.

Atas pengunduran diri Chua itu, PM Badawi mengatakan, pengunduran diri itu tidak akan memengaruhi pemilihan umum yang akan datang, yang diperkirakan akan diumumkan pada tahun ini.

Badawi juga menjanjikan akan menyelidiki kasus ini dengan serius, khususnya siapa yang membuat rekaman itu dan menyebarluaskannya.

"Publik tidak hanya menginginkan pemerintah untuk bertindak secepatnya atas berbagai masalah dan melaksanakan tugas dengan baik. Masalah moralitas juga sangat penting untuk rakyat," tutur Badawi.

Pengakuan publik
Rekaman video itu, menurut kantor berita resmi Bernama, diyakini diambil dari jaringan televisi internal di hotel, dan direkam dua tahun lalu.

Bernama juga melaporkan, Chua telah bertemu Badawi, Senin (31/12), untuk mendiskusikan situasi yang terjadi, dan kemudian diputuskan bahwa dia harus membuat pengakuan kepada publik.

Skandal seks di antara politisi bukan sesuatu yang tidak umum di Malaysia, di mana beberapa anggota partai berkuasa UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) dipaksa mundur dalam beberapa tahun belakangan ini.

Chua mengatakan, keluarganya mendukung penuh keputusan yang diambilnya dan mengakui bahwa skandal itu telah menimbulkan korban. "Saya tinggal dalam sebuah keluarga yang sangat terjalin akrab, tetapi saya yakin bahwa keluarga saya akan mendukung saya," ungkapnya.

Chua, Selasa, mengakui bahwa dialah orang yang ada dalam rekaman video, yang telah menyebar luas di wilayah negara bagian Johor, pekan lalu.

"Saya bukanlah yang pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir politisi yang berada dalam situasi itu. Terserah kepada publik untuk menilai saya," katanya menambahkan.

Skandal itu merupakan bagian terbaru dari rangkaian masalah yang membebani pemerintahan Badawi. Tidak disampaikan mengapa Chua yang sebelumnya menolak mundur akhirnya menyatakan mundur dari jabatan Menkes.

Surat kabar New Straits Times (NST) dalam editorialnya, kemarin, mengkritik keras sikap Chua itu. "Mungkin memang akan menyakitkan bagi dia, Chua harus melepaskan posisi di pemerintahannya untuk menyelamatkan dirinya dan pemerintah dari kemarahan lebih lanjut," kata NST. (AFP/REUTERS/OKI)

Baca Selengkapnya »»

Lagi, Skandal Seks Petinggi Malaysia

Baca Selengkapnya »»

Pejabat-pejabat Malaysia yang Pernah Terlibat Skandal Seks

Pejabat-pejabat Malaysia yang Pernah Terlibat Skandal Seks
Sumber: Detik.com 02/01/2008 15:06 WIB
Rita Uli Hutapea - detikcom

Kuala Lumpur - Skandal seks yang menerpa Menkes Malaysia Datuk Seri Dr Chua Soi Lek menggegerkan negeri jiran itu. Kasus DVD porno yang 'dibintangi' Chua itu menambah panjang daftar pejabat Malaysia yang pernah menimbulkan kontroversi terkait skandal seks.

Pada akhir 1989 silam, seorang mantan wakil ketua partai Dewan Rakyat terpaksa mengundurkan diri akibat kontroversi rekaman video seks.


Pada tahun 1998, mantan Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dituduh melakukan sodomi dan merayu istri seorang pengusaha. Namun pada 2 September 2004, Anwar dibebaskan dari tuduhan sodomi oleh Pengadilan Federal Malaysia.

Pada Mei 1991, istri S. Assamaley, seorang pejabat partai DAP, bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke laut. Para tokoh partai menyalahkan harian lokal yang telah menulis artikel di halaman depan mengenai perselingkuhan Assamaley.

Demikian seperti diberitakan harian Malaysia, The Star, Rabu (2/1/2008). Assamaley mengundurkan diri sehari setelah mayat istrinya ditemukan terapung di laut. Assamaley sendiri meninggal pada Mei 2000 pada usia 50 tahun akibat stroke.

Kemudian pada November 1994, mantan menteri negeri bagian Malaka Tan Sri Rahim Thamby Chik dituduh melakukan hubungan seks dengan anak perempuan di bawah umur. Namun Jaksa Agung Malaysia saat itu Datuk Mohtar Abdullah, membebaskan Rahim dari dakwaan itu. Akan tetapi kasus ini menuai perhatian luas. Buntutnya, Rahim mundur dari jabatannya di pemerintahan dan politik.

Pada Juli 2000, sebuah tabloid menulis berita mengenai Menteri Besar Selangor Tan Sri Abu Hassan Omar yang digosipkan memiliki anak di luar nikah dengan saudara iparnya. Tak lama kemudian, pria yang saat itu berumur 60 tahun mengundurkan diri dari jabatannya yang baru dipegang sekitar tiga tahun.

Dengan pengunduran diri itu, dia menjadi menteri yang paling singkat masa jabatannya di negeri bagian Selangor. ( ita / nrl )

Baca Selengkapnya »»

Malaysia Larang Surat Kabar Katolik Gunakan Kata "Allah"

Malaysia Catholic paper told to stop using 'Allah' or lose permit

KUALA LUMPUR (AFP) — Malaysian security authorities Sunday warned a Catholic paper that its printing permit would not be renewed if it continued using the word "Allah," which the government says can only be used by Muslims.

Mohamad Johari Baharum, junior minister in the internal security ministry, told AFP that The Herald would receive a new permit only if it stops using words that are used in Islam.

"If they want the printing permit to be renewed, they have to comply with the requirements of the ministry. This is to prevent uneasiness among the majority Muslim Malaysians.

Baca juga, artikel Terkait
Seluruh Umat Beragama Disarankan Gunakan Kata "Allah" untuk Sebut Tuhan





"They have to drop the use of the words Allah (God), Baitullah (House of God), Solat (prayer) and Kaabah (The Sacred House) in the Malay language section of the newspaper," Mohamad Johari said.

The Herald, a tabloid-sized newspaper, is circulated among the country's 850,000 Catholics with articles written in English, Chinese, Tamil and Malay.

Christians say they have long used the word "Allah" without problems, although the internal security minister had warned them since the late 1980s not to use the four terms.

The annual printing licence for the 28-page weekly newspaper expires on Monday, without which it cannot be published.

Malaysian commentators have sounded alarm over the growing "Islamisation" of the country and the increasing polarisation of the three main ethnic communities, which mix much less than in the past.

Mohamad Johari said the government decision was final as it was a "sensitive matter" and was aimed to avoid confusion.

Religion and language are sensitive issues in multiracial Malaysia, which experienced deadly race riots in 1969.

The publisher of The Herald and a church group in Sabah state on Borneo island have filed a legal suit against the government for banning them from using the word Allah.

"We are in the view that we have the right to use the word Allah, (a right) which ... is now sought to be curtailed," Father Lawrence Andrew, editor of The Herald, told AFP Friday.

Andrew said the legal challenge was filed in the High Court on December 5 following orders from the government not to use the word Allah, which Muslims use to describe God.

Bernard Dompok, minister in the prime minister's department, however told AFP that he had spoken to Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi over the problems faced by Catholics.

"Only in Malaysia, the Muslims claim exclusive rights to the word Allah. I am confident The Herald's permit will be renewed and it will be allowed to publish in all the four languages," he told AFP.

About 60 percent of Malaysia's 27 million people are ethnic Malay Muslims. The rest are mostly Buddhist, Hindu or Christian Chinese and Indians.


Koran Katolik Malaysia Terancam
Sumber: Koran Tempo, Senin, 31 Desember 2007
KUALA LUMPUR---Pihak keamanan Malaysia kemarin kembali mengancam The Herald, sebuah harian Katolik, agar tak lagi memakai kata "Allah" jika ingin izin terbit mereka diperpanjang oleh pemerintah. Menurut pemerintah, kata "Allah" hanya untuk kalangan muslim.

"Mereka (The Herald) tak boleh memakai kata Allah, baitullah, salat, dan Ka'bah dalam seksi bahasa Melayu," kata Menteri Muda Keamanan Nasional Mohamad Johari Baharum kepada AFP. Kecuali, "Mereka tak ingin izin terbitnya diperpanjang," ujarnya.

The Herald, harian berukuran tabloid berisi 28 halaman, itu diterbitkan dalam bahasa Inggris, Cina, Tamil, dan Melayu. Pasar mereka 850 ribu pemeluk Katolik di Malaysia. Sejak 1980 harian ini diperingatkan pemerintah agar tak memakai empat kata tersebut. AFP



Seluruh Umat Beragama Disarankan Gunakan Kata "Allah" untuk Sebut Tuhan
Sumber: http://www.eramuslim.com, Kamis, 16 Agu 07 13:28 WIB

Uskup Katolik Roma di Belanda mengusulkan semua agama menggunakan kata "Allah" dari bahasa Arab untuk sebutan Tuhan. Karena "Allah" kata Uskup Martinus ''Tiny" Muskens, adalah kata sangat indah untuk sebutan "Tuhan."

"Tidakkah selayaknya kita semua mulai sekarang menyebut kata Tuhan dengan Allah, " kata uskup dari keuskupan Breda dalam acara di sebuah jaringan terlevisi awal pekan kemarin.

Apalagi, kata Uskup Muskens, umat Kristiani dari kalangan Arab, sudah menggunakan kata Allah untuk sebutan Tuhan.

Uskup Muskens juga menceritakan pengamalamannya selama delapan tahun tinggal di Indonesia, di mana para pendeta menggunakan kata Allah saat misa.

"Dalam Jamuan Suci, Tuhan disebut dengan perkataan Allah, lalu mengapa kita tidak mulai menggunakan kata Allah bersama-sama? Kita tidak perlu berselisih soal terminologinya. Tuhan tidak peduli kita menyebutnya apa. Kitalah yang mempermasalahkannya, " papar Uskup Muskens, 71 tahun.

Tapi tidak semua umat Kristiani setuju dengan usulan Uskup Musken agar semua umat beragama menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan.

"Menyebut Tuhan dengan Allah tidak cocok dengan identitas Barat. Saya melihat tidak ada manfaatnya, " kata Gerrit de Fijter, ketua Gereja Protestan di Belanda, pada surat kabar De Telegraaf edisi Rabu (15/8).

Survey yang dilakukan De Telegraaf juga menunjukkan 92 persen dari 4. 000 responden tidak setuju dengan usul Uskup Musken.

Namun Uskup Muskens mengaku optimis, wacana yang digulirkannya suatu saat bisa diterima secara luas, meski butuh waktu yang sangat panjang.

Uskup Muskens dikenal sebagai uskup yang kerap berbeda pendapat dengan pimpinan agama Katolik di Vatican. Misalnya soal kondom, berbeda dengan pendapat Vatican, Uskup Muskens menyatakan setuju dengan penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Ia juga menyatakan bahwa orang yang kelaparan, boleh mencuri makanan. (ln/iol)


Larangan Kata “Allah” di Malaysia
www.radarbanjarmasin.com Sabtu, 29 Desember 2007


KUALA LUMPUR – Karena dilarang menggunakan kata “Allah”, sebuah gereja dan The Herald, penerbitan surat kabar di Malaysia menuntut pemerintah. Alasannya, larangan itu tidak sesuai dengan konstitusi dan melanggar kebebasan beragama.

Gerakan tersebut dipicu pengumuman pemerintah yang mengatakan bahwa “Allah” berarti Tuhan dalam bahasa Melayu. Dan kata tersebut merujuk pada Tuhan bagi muslim, dan hanya boleh digunakan muslim.

The Herald merupakan sebuah surat kabar Gereja Katolik di Malaysia. Pemerintah Malaysia telah beberapa kali memperingatkan mereka untuk tidak menggunakan kata “Allah”. Bila membangkang, izin terbit mereka diancam akan ditarik kembali.

’’Kami juga mempunyai hak menggunakan kata “Allah”, dan hak tersebut kini dibatasi,’’ ujar Pastur Lawrence Andrew, editor The Herald.

Selama ini, agama dan bahasa merupakan isu yang sangat sensitif di negeri multietnis seperti Malaysia. Bahkan isu tersebut pernah memicu kerusuhan mematikan pada tahun 1969. Di Malaysia, sekitar 60 persen dari 27 juta adalah etnis Melayu beragama Islam. Disusul dengan etnis Tionghoa yang beragama Kristen dan Buddha, sekitar 25 persen. Sisanya, 10 persen adalah etnis India yang memeluk Hindu.

Tindakan hukum juga diambil Gereja Evangelis Sabah, Borneo. Dituturkan pengacara gereja tersebut, Lim Heng Seng, tuntutan itu disebabkan pemerintah melarang impor buku-buku Kristen yang mencantumkan kata “Allah”.

’’Keputusan bahwa penggunaan ‘Allah’ hanya untuk muslim, menyebabkan hal ini menjadi masalah keamanan. Dan pelarangan buku-buku yang mencantumkan kata ‘Allah’ sangat tidak sesuai hukum,’’ kata Lim.

Kedua lembaga tersebut menyebut bahwa Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi sebagai terdakwa. Sementara itu, para pejabat kementerian tidak bisa dimintai komentar seputar kasus ini.

Kalangan minoritas kerap mengajukan keluhan mereka karena tidak bisa sepenuhnya memperoleh kebebasan beragama. Meskipun beribadah telah dijamin secara konstitusi.

Berdasarkan surat pernyataan yang diperoleh kantor berita AP, Pastor Jerry Dusing dari gereja di Sabah mengatakan kalau petugas bea cukai telah menyita tiga paket kardus materi pendidikan untuk anak-anak yang dibawa seorang anggota gereja. Ketika itu, tepatnya Agustus lalu, dia sedang transit di bandara Kuala Lumpur.

Menurut Dusing, penyitaan itu dikarenakan adanya kata “Allah.” Dia juga mengatakan kalau alasan pemerintah melarangnya karena khawatir akan terjadi kebingungan dan kontroversi di antara muslim. Sementara itu, lanjut Dusing, umat Kristen di Sabah telah menggunakan kata “Allah” selama bertahun-tahun dalam setiap khotbah yang mereka sampaikan dalam bahasa Melayu. Bahkan, kata tersebut juga tercantum dalam Kitab Injil berbahasa Melayu.

’’Umat Kristen menggunakan kata “Allah” lebih dulu daripada Islam. “Allah” yang merujuk pada nama Tuhan dalam Injil berbahasa Arab kuno juga ada dalam Injil berbahasa Arab modern,’’ lanjut Dusing. Apalagi, penggunaan “Allah” juga digunakan umat Kristen di Mesir, Lebanon, Irak, Indonesia, serta di negara lain tanpa menimbulkan masalah.

Para pemimpin gereja juga menyampaikan hal senada. Bahwa mereka telah menggunakan kata “Allah” ketika menyampaikan khotbah dalam bahasa Melayu atau yang ditulis dalam bahasa Melayu, seperti yang terdapat di halaman 28 surat kabar mingguan tersebut.

The Herald yang dicetak sebanyak 12 ribu eksemplar diterbitkan dalam empat bahasa. Yaitu, Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Dan larangan penerbitan untuk edisi berbahasa Melayu dimulai Januari.

Mohamad Johari Baharum, menteri muda keamanan mengatakan kalau kata “Allah” seharusnya hanya digunakan dalam konteks Islam dan tidak digunakan dalam agama lain. Hal itu tidak lain untuk menghindari kebingungan.

’’Hanya muslim yang dapat menggunakan kata Allah. Kata Allah yang digunakan oleh umat Katolik, tidak benar,’’ katanya seperti yang baru-baru ini dikutip media online Malaysiakini. (AFP/AP/dia)

Baca Selengkapnya »»


VISIT INDONESIA 2008
celebrating 100 years of nation's awakening