TURUT BERDUKA CITA ATAS TEWASNYA MANTAN PERDANA MENTERI PAKISTAN BENAZIR BHUTTO AKIBAT TEMBAKAN DAN SERANGAN BOM BUNUH DIRI DI RAWALPINDI PADA 27 DES 2007. BENAZIR BHUTTO ADALAH SIMBOL MODERNITAS DAN DEMOKRASI DI PAKISTAN. KAMI RAKYAT INDONESIA MENGUTUK KERAS AKSI TEROR TERSEBUT.

Badawi: UMNO Korupsi

UMNO Digerogoti "Kanker" Korupsi
Sumber: Kompas, Kamis, 21 Juni 2001

Kuala Lumpur, Rabu
Ini kali yang pertama seorang petinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (United Malays National Organization/UMNO) mengakui bahwa partai politik yang sudah berkuasa hampir setengah abad itu digerogoti korupsi. Secara terang-terangan, Deputi PM Abdullah Badawi mengatakan, partai akan menjadi "lemah dan tak berdaya" bila tidak memberantas "kanker" korupsi yang kini menggerogoti tubuh UMNO.

"Persepsi bahwa UMNO merupakan sebuah institusi yang korup harus diubah," kata Abdullah Badawi saat berpidato di hadapan para anggota sayap Pemuda dan Perempuan UMNO, hari Rabu (20/6), di Kuala Lumpur (Malaysia). Ia mengatakan hal itu sehari sebelum sidang tahunan UMNO yang menurut rencana akan diselenggarakan selama tiga hari mulai hari Kamis ini.

Dalam pidatonya di hadapan sekitar 1.200 anggota delegasi itu, Abdullah Badawi menegaskan, "UMNO harus diselamatkan dari kanker yang menyebar luas di antara para anggotanya."

"UMNO harus mengambil langkah tegas untuk memulihkan kredibilitas dan citranya, sehingga orang tidak lagi memandang UMNO dengan penuh kemuakan," katanya.

Ia juga mengecam para anggota partai yang memainkan politik uang dan kroniisme. Isu politik uang dan kroniisme itu biasanya muncul di saat menjelang pemilihan raya. "Kami melakukan segala cara untuk menghapus politik uang di UMNO. Politik uang itu seperti penyakit yang kini merajalela," tambah Abdullah Badawi yang mengakui ada orang yang menjadi anggota UMNO hanya untuk mencari nafkah saja.

Kehilangan semangat
Banyak kalangan menilai, UMNO sudah kehilangan semangat perjuangannya karena terlalu lama berkuasa. Sejak Malaysia merdeka tahun 1957 dari Inggris, UMNO yang merupakan organisasi politik utama puak Melayu, menjadi komponen utama Barisan Nasional (BN), koalisi berkuasa yang kini terdiri dari 14 partai.

Hal seperti itu diakui oleh Shukri Suratman, seorang pemimpin Pemuda UMNO dari negara bagian Johor. Bahkan di kalangan pemuda pun sudah dirasakan bahwa UMNO mulai "meninggalkan" rakyat kecil. "Orang memandang rendah Pemuda UMNO, karena para anggotanya pamer kekayaan mereka," kata Azimi Daim, seorang anggota eksekutif gerakan pemuda.

Kalangan lain berpendapat, sebagai partai besar dan terus-menerus berkuasa, UMNO kehilangan kepekaan terhadap aspirasi para pendukungnya yang terus berkembang. Mungkin saja setiap memenangkan pemilu, UMNO lupa akan janji-janji yang disampaikannya dalam kampanye.

Sudah menjadi gejala umum di negara-negara Dunia Ketiga, partai-partai politik cepat tergoda mengobral janji-janji dalam kampanye pemilu. Akan tetapi, setelah meraih kedudukan, mereka cenderung mengabaikan janji yang sudah disampaikan. Rakyat pun kecewa.

Hanya dalam era keterbukaan dan transparansi seperti saat ini, praktik politik macam itu sulit ditolerir lagi. Masyarakat menjadi vokal menuntut pertanggungjawaban publik partai-partai politik dan penguasa. Pemilu juga tidak bisa lagi digunakan sebagai mesin politik untuk mempertahankan kekuasaan partai berkuasa.

Sementara itu, di kalangan kaum muda sudah pula muncul sebuah pertanyaan, sampai kapan Mahathir Mohamad memimpin UMNO dan Malaysia. Mahathir yang tahun ini genap berusia 75 tahun, sebentar lagi genap 20 tahun menjadi orang pertama Malaysia.

Ada perkiraan, setelah era Mahathir maka dukungan rakyat terhadap UMNO-yang kini dinilai mulai korup dan banyak para pejabatnya yang mementingkan diri sendiri-akan berkurang. (AP/AFP/Reuters/ias)

Baca Selengkapnya »»

PM Malaysia Tidak Waras


Konflik Politik. MALAYSIA BUTUH PEMIMPIN WARAS
Sumber: Kompas - Sabtu, 17 Nov 2007 Halaman: 11

Jakarta, Kompas
Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menilai Malaysia butuh pemimpin yang lebih waras dan lebih baik. Itu penting untuk menjaga hubungan Malaysia dengan Indonesia.

Anwar mengatakan itu seusai mengadakan pertemuan sekitar 1,5 jam dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita dan Wakil Ketua DPD Irman Gusman di Jakarta, Jumat (16/11).

Bagaimanapun, kata Anwar, sebagai negara tetangga, Malaysia dan Indonesia mestinya punya rasa saling kesepahaman dan strategi bersama untuk mencapai kemajuan.

Anwar merujuk pada kejadian pada masa ketika Malaysia mulai membangun, Indonesia banyak membantu. Ini adalah hal yang tak boleh dilupakan Malaysia.


"Memburuknya hubungan Indonesia dan Malaysia tidak lain karena elite Malaysia yang angkuh. Keangkuhan elite Malaysia itu sebenarnya tidak mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. (Malaysia) butuh pemimpin yang lebih waras," ujar Anwar di Jakarta, kemarin.

Anwar merujuk pertikaian RI-Malaysia yang antara lain muncul akibat tindak kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Pertikaian juga makin bertambah karena klaim Malaysia atas lagu Rasa Sayange.

Menurut Anwar, sebenarnya kasus-kasus itu bisa selesai jika Pemerintah Malaysia bersedia meminta maaf.

Anwar menyesalkan klaim atas lagu Rasa Sayange yang disebut sebagai warisan Malaysia. "Nanti (lagu) Bengawan Solo warisan kita juga bisa diklaim oleh Malaysia," ujar Anwar.

Media dikungkung
Anwar menilai kebebasan pers di Malaysia tidak semaju di Indonesia. Media massa yang terkungkung membuat rakyat Malaysia tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya soal banyak hal.

Soal reformasi di Indonesia, misalnya, di pers Malaysia digambarkan soal sisi buruknya saja. "Akibatnya timbul prasangka," kata Anwar.

Contoh lain, kemarahan Indonesia terhadap kekerasan yang menimpa warga Indonesia di Malaysia oleh media Malaysia dituliskan sebagai bentuk kecemburuan Indonesia atas ekonomi Malaysia yang lebih maju.(DIK)

Baca Selengkapnya »»

Malaysia Maling

Anwar Ibrahim: Rasa Sayange Lagu Indonesia
Sumber: Koran Tempo, Selasa, 30 Oktober 2007

JAKARTA -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah Malaysia sebaiknya mengakui bahwa lagu Rasa Sayange adalah lagu Indonesia.

"Akui saja itu lagu Indonesia," ujar Anwar dalam acara "Peningkatan Hubungan Indonesia-Malaysia Menuju Tatanan Kehidupan Global yang Berkeadilan dan Bermartabat" di Gedung Habibie Center, Jakarta Selatan, kemarin.

Ia mengatakan publik Malaysia dibesarkan dalam seni, sastra, dan budaya Indonesia sehingga ada beberapa hal yang dianggap menjadi milik mereka. "Saya menyukai lagu keroncong Kali Ciliwung, yang saat ini masyarakat Indonesia saja tidak tahu lagu itu," ujarnya.



Ia menyarankan Indonesia mematenkan kekayaan budayanya agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi.

Seperti diberitakan, lagu Rasa Sayange, yang dijadikan jingle iklan pariwisata di Malaysia, memicu kemarahan masyarakat Indonesia karena diklaim dan dipatenkan Malaysia sebagai kekayaan budaya Malaysia.

Saat ini pemerintah tengah menelusuri asal-muasal lagu Rasa Sayange. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata, Rasa Sayange penciptanya anonim. Lagu tersebut muncul dari Ambon, Manado, atau dari tempat lain.

Kepastian soal lagu ini bisa dibuktikan melalui penelusuran sejarah. "Ternyata pada 1960 sudah ada rekamannya di Lokananta," ujarnya. Dengan bukti ini, kata Andi, pemerintah akan mengklaim bahwa lagu itu punya Indonesia. AMANDRA MUSTIKA MEGARANI

Baca Selengkapnya »»

Malaysia, Kacang Lupa Kulit


INDIA AKAN MELATIH MALAYSIA, GUNAKAN PESAWAT TEMPUR RUSIA
Sumber: Kompas - Rabu, 05 Jan 1994 Halaman: 13


Kuala Lumpur, Selasa
India telah setuju untuk melatih angkatan udara (AU) Malaysia untuk menangani pesawat tempur MiG-29 buatan Rusia, yang akan dibeli Kuala Lumpur dari Moskwa segera, kata Menteri Pertahanan Malaysia Najib Tun Razak, Selasa (4/1).

"AU India juga akan memberikan dukungan logistik dan suku cadang bagi pesawat-pesawat itu, yang akan dirakit dalam dua tahun," kata Najib kepada wartawan, sesudah berbicara dengan panglima AU India yang sedang berkunjung, S.K. Kaul.

Najib mengatakan, sebuah kelompok terdiri dari 100 personel AU Malaysia akan dikirim segera ke Poona, dekat Bombay (India), untuk mempelajari seluruh aspek penanganan dan pemeliharaan pesawat-pesawat tempur buatan Rusia, yang digunakan secara meluas oleh AU India.



"Orang-orang itu akan terdiri dari pilot, insinyur dan awak darat yang berkaitan... latihan dapat berakhir dari dua pekan sampai enam bulkan," kata Najib. Ditambahkannya, Kaul telah menyetujui program itu.

Malaysia masih harus menandatangani transaksi resmi pembelian MiG-29 dari Rusia, yang telah diminta untuk memenuhi spesifikasi mesin tertentu bagi MiG-29 itu. Namun Najib mengatakan, "Pesawat itu akan segera datang."

Suku cadang
Kaul, yang tiba hari Minggu (2/1) untuk kunjungan sepekan, juga menawarkan untuk mengirim sebuah tim udara India ke Kuala Lumpur, untuk menyiapkan Malaysia bagi penerimaan 18 pesawat MiG-29 yang dibelinya. Kaul memberitahu Najib bahwa sebagian besar suku cadang MiG-29 itu akan diproduksi oleh New Delhi pada 1996.

Pembelian pesawat-pesawat Rusia, bersama pesanan delapan pesawat tempur McDonnel Douglas F/A-18D Hornet buatan AS, diumumkan oleh Najib bulan Juli 1993. Kontrak bagi pembelian F/A-18 itu ditandatangani bulan Desember lalu.

Para pejabat pertahanan mengatakan, dua paket pembelian pesawat itu -- yang bernilai lebih dari dua milyar ringgit (Rp 790 milyar) -- akan memenuhi dua kebutuhan yang berbeda untuk AU Malaysia: pertahanan udara dan peran tempur multi-misi.

Malaysia menandatangani sebuah memorandum of understanding dengan India pada Februari tahun lalu untuk meningkatkan hubungan pertahanan, dengan kerjasama dalam perawatan pesawat menjadi salah satu elemen kunci dalam kesepakatan itu.

Najib juga mengatakan, satuan perawatan AU Malaysia akan dirombak, sesudah kecelakaan yang menimpa helikopter Super Puma pada 31 Desember, yang menewaskan empat personelnya. Helikopter itu dijual oleh Indonesia ke Malaysia tahun 1989. (AFP/Rtr/*/rio).

Baca Selengkapnya »»

Malaysia Belum Merdeka

DEMOKRASI YANG (KIAN) TERBELENGGU...
Sumber: Kompas - Sabtu, 22 Sep 2007 Halaman: 41

Berbicara soal demokrasi Malaysia, sejumlah rakyat Malaysia yang ditemui di sekitar Bukit Bintang, kawasan perdagangan terkenal di Kuala Lumpur, mengakui, kalaulah ada sesuatu yang "cacat" dalam pembangunan Malaysia,demokrasilah jawabannya.

Nasharudin Mat Isa, Wakil Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS), partai yang beroposisi terhadap pemerintah, mengungkapkan, terlalu banyak hambatan peraturan atau undang-undang yang membuat demokrasi sulit berkembang di Malaysia.

"Memang, pembangunan fisik maju. Namun, kemajuan suatu bangsa itu tak boleh diukur hanya dari pembangunan fisik. Bagi saya, kemajuan suatu bangsa juga harus dilihat dari sejauh mana rakyat diperbolehkan benar-benar menyampaikan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikirannya," ungkapnya.

Pandangan senada juga disampaikan juru bicara Partai Keadilan Rakyat (PKR) Tian Chua, anggota parlemen sekaligus Wakil Sekjen Partai Aksi Demokrasi (DAP) Chong Eng, maupun Direktur Eksekutif Suara Rakyat Malaysia (Suaram) Yap Swee Seng, dan Prof Dr Subramaniam Pillay dari Aliran Kesadaran Nasional.

Suaram, NGO Malaysia yang memfokuskan diri pada isu-isu hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi, malah menyampaikan bahwa pembelengguan terhadap demokrasi dan HAM itu dilakukan cukup sistematis sejak kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada 1957. Akibatnya, selama 50 tahun kemerdekaannya, hak-hak konstitusional rakyat yang sebetulnya tercantum pada konstitusi awal Malaysia tahun 1957 semakin lama semakin dilemahkan.

"Dalam 50 tahun terakhir, konstitusi federal itu telah diamandemen beberapa kali sehingga sekarang ini sulit melihat lagi konstitusi aslinya. Amandemen-amandemen itu sangat menghambat penerapan demokrasi dan sangat membatasi hak-hak dasar rakyat. Kecenderungannya jelas semakin menurun," papar Yap Swee Seng, peraih gelar master di bidang HAM dari University of Essex, Inggris.

Harus izin
Memang, seperti disampaikan juga oleh para politisi dari oposisi, ada banyak sekali peraturan perundangan di Malaysia yang sering digunakan pihak penguasa sehingga membuat ruang demokrasi menjadi amat terbatas. Peraturan-peraturan itu antara lain Internal Security Act (ISA) 1960, Public Order (Preservation) Act 1958, Prevention of Crime Act 1959, Emergency (Public Order and Prevention of Crime) Ordinance 1969, Emergency (Essential Power) Ordinance 1970, Essential (Security Cases) Regulations 1975, Dangerous Drugs (Special Preventive Measures) Act 1985, Printing Presses and Publication Act 1984, Sedition Act 1948, Official Secrets Act 1972.

Adanya berbagai peraturan itu praktis membuat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, kebebasan pers amat terbelenggu. Pasalnya, hampir semua bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat harus dibekali dengan izin dari pemerintah melalui kepolisian. Dalam pemberian izin itu, seperti disampaikan oleh PAS, PKR, maupun DAP, partai oposisi sulit sekali mendapatkannya sehingga gerakan oposisi memang sulit
berkembang di Malaysia.

"Dulu, pada tahun 1960-an, ceramah-ceramah umum masih boleh kami lakukan. Pada waktu Malaysia bermasalah dengan Indonesia, tahun 1960-an,ceramah umum dikatakan dilarang untuk sementara waktu, dan bila keadaan sudah pulih dijanjikan akan dibolehkan lagi. Namun, sampai saat ini tidak boleh. Untuk mendapatkan izinnya sangat susah," ungkap Chong Eng.

Kondisi ini diperparah oleh tiadanya kebebasan pers, yang membuat kalangan oposisi tidak punya saluran untuk menyuarakan pendapat dan pandangan-pandangannya, serta apa pun yang mereka perjuangkan kepada rakyat Malaysia.
Media massa di Malaysia, seperti disampaikan oleh Pillay, Yap Swee Seng, Mat Isa, maupun Tian Chua, hampir semuanya dimiliki oleh tokoh-tokoh Barisan Nasional (Gabungan partai-partai UMNO (Melayu), MCA (China), MIC (India) dan beberapa partai kecil lainnya).

"Kini pemerintah secara terang-terangan memberitahukan kepada media hal-hal apa saja yang tidak boleh disiarkan. Yang media boleh laporkan adalah apa yang disampaikan perdana menteri dan wakilnya. Hanya mereka yang boleh bersuara atas perkara-perkara tertentu, seperti misalnya Malaysia ini negara Islam atau tidak. Ini jelas menunjukkan kemunduran Malaysia," ujar Chong Eng menambahkan.

Penyebabnya, kata Wakil Sekjen DAP itu, pemerintah takut akan kehilangan dukungan rakyat jika rakyat sampai tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Kami selalu mempersoalkannya di dalam parlemen, tetapi itu pun susah sampai kepada rakyat karena di media tidak ada informasi mengenai kegiatan-kegiatan kami. Situs di internet memang ada, tetapi pembacanya sangat terbatas dan sekarang pun dihambat pula," paparnya.

Aktivis Suaram menengarai, semua aturan itu digunakan pemerintah untuk melindungi kepentingan ekonomi sekelompok kecil elite, khususnya praktik-praktik korupsi di pemerintahan.

Belenggu ISA
Berbagai belenggu terhadap demokrasi di Malaysia sesungguhnya telah pula disuarakan Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam), lembaga HAM resmi bentukan pemerintah. Secara khusus Suhakam telah melakukan peninjauan atas sejumlah peraturan yang membelenggu hak-hak demokrasi rakyat, seperti Internal Security Act (1960).

Banyak sekali usulan perubahan yang diajukan, tetapi karena kewenangan Suhakam hanya sebatas memberikan rekomendasi, usulan-usulan itu tidak banyak mengubah potret demokrasi di Malaysia.

"Ini sangat ironis karena kita melecehkan kemerdekaan itu selama bertahun-tahun. Kita merdeka dari Inggris, tetapi kita tetap menggunakan aturan-aturan Inggris yang memasung kemerdekaan rakyat, yang digunakan Inggris untuk menekan warga. Karena itulah kami mempertanyakan, apakah kita benar-benar sudah merdeka?" ungkap Yap Swee Seng.

Dalam catatan Suaram, sejak diberlakukan tahun 1960 sampai Desember 2006, ISA telah sangat efektif digunakan untuk menangkap 10.687 orang, dan yang 4.350 orang kemudian dikenakan perintah penahanan, serta 2.090 lainnya dikenai perintah pembatasan aktivitas.

Berbagai peraturan yang membelenggu itu semakin lengkap lagi dengan potret dunia peradilan Malaysia yang disampaikan kalangan ornop maupun aktivis politik, tidak lagi independen bahkan telah menjadi subordinat dari pemerintah. Hal ini diperkuat lagi dengan kewenangan polisi yang teramat besar dan nyaris tanpa kontrol.

Tian Chua menguraikan, Malaysia sebenarnya mujur memulai negara merdeka dengan sistem yang sudah lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang merdeka melalui revolusi. Malaysia tidak harus membangun struktur pemerintahan karena semua sudah diserahkan oleh penjajah Inggris. Malaysia ditinggalkan Inggris secara aman dan sistem perundangan tidak terganggu sehingga sejak semula Malaysia mengamalkan satu budaya Inggris yang independen dan pegawai negerinya tidak banyak dicemari oleh politik.

Namun, akhir-akhir ini, sistem yang lain itu kian hari kian diinfiltrasi oleh kekuasaan tunggal sehingga merusak check and balance yang ada. Ini semakin nyata pada masa 1980-an ketika industrialisasi didorong dengan cara memotong prosedur birokrasi yang lama sehingga check and balance pun mulaitidak jalan.

"Industrialisasi ketika itu juga tidak menghormati sistem perundangan negara sehingga merusak sistem check and balance dan sampai saat ini hal itu tidak bisa dipulihkan. Judicial semakin hari semakin dikuasai pemerintah," papar Tian Chua sambil mencontohkan kasus polisi yang memukul juri karate asal Indonesia, yang kasusnya tidak dibawa ke kehakiman.

"Kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, mungkin akan lebih memalukan karena akan terbongkar lebih banyak lagi kelemahan di kepolisian. Jadi kita melihat makin hari kita makin kehilangan rule or law (supremasi hukum)," papar tokoh PKR itu.

Zaid Ibrahim, anggota parlemen dari UMNO, melihat pemerintah sebenarnya telah berupaya walaupun dia sepakat perlu dibuka kebebasan politik, kebebasan media massa, dan perubahan- perubahan dalam kelembagaan negara.

"Kami belum sampai tahap kronik. Dalam banyak hal kita membuat keputusan yang saya kira juga bergantung pada pimpinan. Namun, Malaysia secara keseluruhan agak bernasib baik karena setiap kali menghadap masa yang sulit, krisis, selalu melihat ke belakang sehingga bisa mengambil keputusan yang sesuai," ungkapnya.(jan/ton/oki)

Baca Selengkapnya »»

Demokrasi Munafik

ANWAR: BADAWI MUNAFIK
Sumber: Kompas Minggu, 11 Nov 2007 Halaman: 15

Kuala Lumpur, Sabtu
Tokoh Oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, menjuluki PM Abdullah Ahmad Badawi sebagai munafik. Anwar mengatakan itu karena Badawi menyatakan aksi oposisi yang turun ke jalanan sebagai ilegal. Polisi Malaysia juga bertindak brutal dengan mementungi warga sendiri yang melakukan protes.

Sekitar 30.000 pendukung oposisi melakukan protes terbesar dalam satu dekade terakhir, Sabtu (11/10) di Kuala Lumpur. Mereka menuntut demokrasi dan kebebasan berekspresi. Aksi itu digerakkan Bersih, koalisi dari 70 partai oposisi dan organisasi kelompok nonpemerintah.



Mereka memprotes praktik penipuan pada pemilu yang selalu menguntungkan Barisan Nasional (BN). BN adalah koalisi partai yang memerintah Malaysia dan Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) adalah partai utamanya.

Kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, Human Rights Watch (HRW), mengatakan, pemilu di Malaysia sarat politik uang, menggunakan uang negara untuk kepentingan BN, menekan Komisi Pemilu agar berpihak pada BN, mengerahkan pegawai pemerintah demi kepentingan BN.

Sebagian pemrotes menggunakan kaus oblong bertuliskan "Bersih". Mereka berjalan menuju stasiun kereta utama Kuala Lumpur, sebagian lagi memadati Lapangan Merdeka di Kuala Lumpur. Demonstran terpecah-pecah karena dihalangi aparat membentuk kerumunan.

Para oposisi meneriakkan kata "Reformasi", serta membawa spanduk bertuliskan "Selamatkan Malaysia", "Komisi Pemilu, Hentikan Tipu Muslihatmu!" Polisi menghalau demonstran dengan menggunakan semprotan air dan gas air mata. Polisi juga menangkap puluhan orang.

Sebagian pemrotes berjalan menuju Istana Kerajaan Malaysia. Di sana oposisi menyerahkan sejumlah tuntutan kepada pihak Kerajaan. Pihak oposisi mengatakan akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Malaysia lebih buruk
Menteri Kepolisian Malaysia Johari Baharum mengatakan, "Polisi bisa menguasai keadaan. Sebaiknya oposisi tidak melakukan hal itu lagi. Kami akan bertindak keras," kata Johari.

Anwar mengatakan bahwa dia bahagia karena jumlah yang turun ke jalan tergolong besar. "Saya kira ini adalah satu sukses besar dalam hal ekspresi kebebasan. "Kami akan terus melakukan aksi untuk memberi pesan kepada pemerintah bahwa rakyat sudah muak dengan praktik penipuan," kata Anwar, mantan Menteri Keuangan dan juga mantan Wakil Perdana Menteri.

Tokoh oposisi lain yang ikut aksi itu adalah Hadi Awang dari Partai Islam Se-Malaysia dan Lim Kit Siang dari Partai Aksi Demokrasi.

"Kami berhak melakukan protes. Pemimpin kami begitu bangga berbicara soal demokrasi. Faktanya, demokrasi di negara kami lebih buruk dari Myanmar dan Banglades. Kami hanya ingin mengoreksi yang salah. Tetapi lihatlah polisi yang bertindak terlalu brutal itu. Pemerintah hanya berpikir soal kroninya," kata Rosli (40), seorang pegawai negeri yang ikut turun ke jalan(REUTERS/AP/AFP/MON)

Baca Selengkapnya »»

UNDER CONTSRUCTION


UNDER CONSTRUCTION

Baca Selengkapnya »»

LINK

Baca Selengkapnya »»


Asal Usul Blog Ini

Di tahun 1963, saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, Bung Karno berkata: "Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu……” Bung Karno juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dengan slogan Ganyang Malaysia. Atas keberanian Bung Karno tersebut, buntutnya, Malaysia minder setiap kali menatap muka Indonesia. Andai saja Ganyang Malaysia saat itu tidak dihalangi oleh Inggris, Australia, dan Selandia Baru, mungkin kini peta negara Malaysia sudah dihapus dari peta dunia. Tanpa hadiah dari Inggris, Malaysia tak akan pernah merdeka.

Blog ini lahir dari rasa prihatin kami sebagai WNI atas keangkuhan sikap Malaysia terhadap Indonesia. Dari kasus Sengketa Ambalat, Sengketa Sipadan-Ligitan, Pergeseran Patok Indonesia di Kalimantan, Kekerasan terhadap WNI di Malaysia, Penyiksaan TKI, Pencurian Kebudayaan Indonesia, dan lain sebagainya...

Di blog UMNO (UNION MALING NUMBER ONE) yang berlamat di http://www.malaysiamaling.blogspot.com ini, kami tidak akan menghujat atau mencaci maki Malaysia. Isi Blog ini lebih kepada proses pembelajaran yang ditujukan kepada pemimpin dan rakyat Malaysia. Kami tau, Proses pembodohan sejarah kini sedang melanda Malaysia. Dikarenakan Pers Malaysia dibungkam oleh paranoid, dan Demokrasi Malaysia dipasung oleh ISA (Internal Security Act).

Diharapkan setelah membaca artikel dan foto-foto yang kami posting dari surat kabar dan buku-buku sejarah, Malaysia dapat bercermin dan sadar diri. Seperti apa sih negara Malaysia sebenarnya? Malaysia maling, Malaysia Pembohong besar, Malaysia Rasis, Malaysia Penipu, Malaysia Pengecut, dan Malaysia Idiot. Selamat belajar sejarah yang sebenarnya.

Akhenaten, Pengelola blog UMNO (UNION MALING NUMBER ONE)

Baca Selengkapnya »»


VISIT INDONESIA 2008
celebrating 100 years of nation's awakening