Chua-Chua Keladi........

Soal Seks, Menkes Malaysia Mundur
PM Badawi: Tidak Akan Pengaruhi Hasil Pemilu
Sumber Kompas: Kamis, 03 Januari 2008
Kuala Lumpur, Rabu - Menteri Kesehatan Malaysia Chua Soi Lek (61), Rabu (2/1), menyatakan mundur dari jabatannya dan mengakui secara rahasia merekam hubungan seksnya dengan seorang perempuan kawan dekatnya di sebuah kamar hotel. Rekaman film itu kemudian menyebar di masyarakat.

Menyebarnya film rekaman itu membuat rakyat Malaysia terguncang karena melibatkan anggota paling senior di kabinet Perdana Menteri Abdullah Badawi.

"Setelah saya membuat pengakuan, saya telah berharap rakyat Malaysia bisa menerima permohonan maaf saya. Sayang sekali, dari informasi balik yang saya terima, saya mengetahui bahwa rakyat Malaysia tidak bisa menerima itu," kata Chua, yang sehari sebelumnya menyatakan tidak akan mundur.

Oleh karena rakyat tidak bisa menerima terjadinya skandal itu, dia melanjutkan, lebih baik bagi dirinya dan keluarganya untuk mengundurkan diri. "Dengan demikian, saya tidak akan menjadi beban bagi kepemimpinan nasional," paparnya.

Selain mundur dari jabatan menteri kesehatan, Chua pun menyatakan mundur sebagai wakil presiden di Asosiasi China Malaysia, yang merupakan mitra kunci koalisi pemerintahan Abdullah Badawi.

Atas pengunduran diri Chua itu, PM Badawi mengatakan, pengunduran diri itu tidak akan memengaruhi pemilihan umum yang akan datang, yang diperkirakan akan diumumkan pada tahun ini.

Badawi juga menjanjikan akan menyelidiki kasus ini dengan serius, khususnya siapa yang membuat rekaman itu dan menyebarluaskannya.

"Publik tidak hanya menginginkan pemerintah untuk bertindak secepatnya atas berbagai masalah dan melaksanakan tugas dengan baik. Masalah moralitas juga sangat penting untuk rakyat," tutur Badawi.

Pengakuan publik
Rekaman video itu, menurut kantor berita resmi Bernama, diyakini diambil dari jaringan televisi internal di hotel, dan direkam dua tahun lalu.

Bernama juga melaporkan, Chua telah bertemu Badawi, Senin (31/12), untuk mendiskusikan situasi yang terjadi, dan kemudian diputuskan bahwa dia harus membuat pengakuan kepada publik.

Skandal seks di antara politisi bukan sesuatu yang tidak umum di Malaysia, di mana beberapa anggota partai berkuasa UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) dipaksa mundur dalam beberapa tahun belakangan ini.

Chua mengatakan, keluarganya mendukung penuh keputusan yang diambilnya dan mengakui bahwa skandal itu telah menimbulkan korban. "Saya tinggal dalam sebuah keluarga yang sangat terjalin akrab, tetapi saya yakin bahwa keluarga saya akan mendukung saya," ungkapnya.

Chua, Selasa, mengakui bahwa dialah orang yang ada dalam rekaman video, yang telah menyebar luas di wilayah negara bagian Johor, pekan lalu.

"Saya bukanlah yang pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir politisi yang berada dalam situasi itu. Terserah kepada publik untuk menilai saya," katanya menambahkan.

Skandal itu merupakan bagian terbaru dari rangkaian masalah yang membebani pemerintahan Badawi. Tidak disampaikan mengapa Chua yang sebelumnya menolak mundur akhirnya menyatakan mundur dari jabatan Menkes.

Surat kabar New Straits Times (NST) dalam editorialnya, kemarin, mengkritik keras sikap Chua itu. "Mungkin memang akan menyakitkan bagi dia, Chua harus melepaskan posisi di pemerintahannya untuk menyelamatkan dirinya dan pemerintah dari kemarahan lebih lanjut," kata NST. (AFP/REUTERS/OKI)

Baca Selengkapnya »»

Lagi, Skandal Seks Petinggi Malaysia

Baca Selengkapnya »»

Pejabat-pejabat Malaysia yang Pernah Terlibat Skandal Seks

Pejabat-pejabat Malaysia yang Pernah Terlibat Skandal Seks
Sumber: Detik.com 02/01/2008 15:06 WIB
Rita Uli Hutapea - detikcom

Kuala Lumpur - Skandal seks yang menerpa Menkes Malaysia Datuk Seri Dr Chua Soi Lek menggegerkan negeri jiran itu. Kasus DVD porno yang 'dibintangi' Chua itu menambah panjang daftar pejabat Malaysia yang pernah menimbulkan kontroversi terkait skandal seks.

Pada akhir 1989 silam, seorang mantan wakil ketua partai Dewan Rakyat terpaksa mengundurkan diri akibat kontroversi rekaman video seks.

Pada tahun 1998, mantan Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dituduh melakukan sodomi dan merayu istri seorang pengusaha. Namun pada 2 September 2004, Anwar dibebaskan dari tuduhan sodomi oleh Pengadilan Federal Malaysia.

Pada Mei 1991, istri S. Assamaley, seorang pejabat partai DAP, bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke laut. Para tokoh partai menyalahkan harian lokal yang telah menulis artikel di halaman depan mengenai perselingkuhan Assamaley.

Demikian seperti diberitakan harian Malaysia, The Star, Rabu (2/1/2008). Assamaley mengundurkan diri sehari setelah mayat istrinya ditemukan terapung di laut. Assamaley sendiri meninggal pada Mei 2000 pada usia 50 tahun akibat stroke.

Kemudian pada November 1994, mantan menteri negeri bagian Malaka Tan Sri Rahim Thamby Chik dituduh melakukan hubungan seks dengan anak perempuan di bawah umur. Namun Jaksa Agung Malaysia saat itu Datuk Mohtar Abdullah, membebaskan Rahim dari dakwaan itu. Akan tetapi kasus ini menuai perhatian luas. Buntutnya, Rahim mundur dari jabatannya di pemerintahan dan politik.

Pada Juli 2000, sebuah tabloid menulis berita mengenai Menteri Besar Selangor Tan Sri Abu Hassan Omar yang digosipkan memiliki anak di luar nikah dengan saudara iparnya. Tak lama kemudian, pria yang saat itu berumur 60 tahun mengundurkan diri dari jabatannya yang baru dipegang sekitar tiga tahun.

Dengan pengunduran diri itu, dia menjadi menteri yang paling singkat masa jabatannya di negeri bagian Selangor. ( ita / nrl )

Baca Selengkapnya »»

Malaysia Larang Surat Kabar Katolik Gunakan Kata "Allah"

Malaysia Catholic paper told to stop using 'Allah' or lose permit

KUALA LUMPUR (AFP) — Malaysian security authorities Sunday warned a Catholic paper that its printing permit would not be renewed if it continued using the word "Allah," which the government says can only be used by Muslims.

Mohamad Johari Baharum, junior minister in the internal security ministry, told AFP that The Herald would receive a new permit only if it stops using words that are used in Islam.

"If they want the printing permit to be renewed, they have to comply with the requirements of the ministry. This is to prevent uneasiness among the majority Muslim Malaysians.

Baca juga, artikel Terkait
Seluruh Umat Beragama Disarankan Gunakan Kata "Allah" untuk Sebut Tuhan

"They have to drop the use of the words Allah (God), Baitullah (House of God), Solat (prayer) and Kaabah (The Sacred House) in the Malay language section of the newspaper," Mohamad Johari said.

The Herald, a tabloid-sized newspaper, is circulated among the country's 850,000 Catholics with articles written in English, Chinese, Tamil and Malay.

Christians say they have long used the word "Allah" without problems, although the internal security minister had warned them since the late 1980s not to use the four terms.

The annual printing licence for the 28-page weekly newspaper expires on Monday, without which it cannot be published.

Malaysian commentators have sounded alarm over the growing "Islamisation" of the country and the increasing polarisation of the three main ethnic communities, which mix much less than in the past.

Mohamad Johari said the government decision was final as it was a "sensitive matter" and was aimed to avoid confusion.

Religion and language are sensitive issues in multiracial Malaysia, which experienced deadly race riots in 1969.

The publisher of The Herald and a church group in Sabah state on Borneo island have filed a legal suit against the government for banning them from using the word Allah.

"We are in the view that we have the right to use the word Allah, (a right) which ... is now sought to be curtailed," Father Lawrence Andrew, editor of The Herald, told AFP Friday.

Andrew said the legal challenge was filed in the High Court on December 5 following orders from the government not to use the word Allah, which Muslims use to describe God.

Bernard Dompok, minister in the prime minister's department, however told AFP that he had spoken to Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi over the problems faced by Catholics.

"Only in Malaysia, the Muslims claim exclusive rights to the word Allah. I am confident The Herald's permit will be renewed and it will be allowed to publish in all the four languages," he told AFP.

About 60 percent of Malaysia's 27 million people are ethnic Malay Muslims. The rest are mostly Buddhist, Hindu or Christian Chinese and Indians.


Koran Katolik Malaysia Terancam
Sumber: Koran Tempo, Senin, 31 Desember 2007
KUALA LUMPUR---Pihak keamanan Malaysia kemarin kembali mengancam The Herald, sebuah harian Katolik, agar tak lagi memakai kata "Allah" jika ingin izin terbit mereka diperpanjang oleh pemerintah. Menurut pemerintah, kata "Allah" hanya untuk kalangan muslim.

"Mereka (The Herald) tak boleh memakai kata Allah, baitullah, salat, dan Ka'bah dalam seksi bahasa Melayu," kata Menteri Muda Keamanan Nasional Mohamad Johari Baharum kepada AFP. Kecuali, "Mereka tak ingin izin terbitnya diperpanjang," ujarnya.

The Herald, harian berukuran tabloid berisi 28 halaman, itu diterbitkan dalam bahasa Inggris, Cina, Tamil, dan Melayu. Pasar mereka 850 ribu pemeluk Katolik di Malaysia. Sejak 1980 harian ini diperingatkan pemerintah agar tak memakai empat kata tersebut. AFP



Seluruh Umat Beragama Disarankan Gunakan Kata "Allah" untuk Sebut Tuhan
Sumber: http://www.eramuslim.com, Kamis, 16 Agu 07 13:28 WIB

Uskup Katolik Roma di Belanda mengusulkan semua agama menggunakan kata "Allah" dari bahasa Arab untuk sebutan Tuhan. Karena "Allah" kata Uskup Martinus ''Tiny" Muskens, adalah kata sangat indah untuk sebutan "Tuhan."

"Tidakkah selayaknya kita semua mulai sekarang menyebut kata Tuhan dengan Allah, " kata uskup dari keuskupan Breda dalam acara di sebuah jaringan terlevisi awal pekan kemarin.

Apalagi, kata Uskup Muskens, umat Kristiani dari kalangan Arab, sudah menggunakan kata Allah untuk sebutan Tuhan.

Uskup Muskens juga menceritakan pengamalamannya selama delapan tahun tinggal di Indonesia, di mana para pendeta menggunakan kata Allah saat misa.

"Dalam Jamuan Suci, Tuhan disebut dengan perkataan Allah, lalu mengapa kita tidak mulai menggunakan kata Allah bersama-sama? Kita tidak perlu berselisih soal terminologinya. Tuhan tidak peduli kita menyebutnya apa. Kitalah yang mempermasalahkannya, " papar Uskup Muskens, 71 tahun.

Tapi tidak semua umat Kristiani setuju dengan usulan Uskup Musken agar semua umat beragama menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan.

"Menyebut Tuhan dengan Allah tidak cocok dengan identitas Barat. Saya melihat tidak ada manfaatnya, " kata Gerrit de Fijter, ketua Gereja Protestan di Belanda, pada surat kabar De Telegraaf edisi Rabu (15/8).

Survey yang dilakukan De Telegraaf juga menunjukkan 92 persen dari 4. 000 responden tidak setuju dengan usul Uskup Musken.

Namun Uskup Muskens mengaku optimis, wacana yang digulirkannya suatu saat bisa diterima secara luas, meski butuh waktu yang sangat panjang.

Uskup Muskens dikenal sebagai uskup yang kerap berbeda pendapat dengan pimpinan agama Katolik di Vatican. Misalnya soal kondom, berbeda dengan pendapat Vatican, Uskup Muskens menyatakan setuju dengan penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Ia juga menyatakan bahwa orang yang kelaparan, boleh mencuri makanan. (ln/iol)


Larangan Kata “Allah” di Malaysia
www.radarbanjarmasin.com Sabtu, 29 Desember 2007


KUALA LUMPUR – Karena dilarang menggunakan kata “Allah”, sebuah gereja dan The Herald, penerbitan surat kabar di Malaysia menuntut pemerintah. Alasannya, larangan itu tidak sesuai dengan konstitusi dan melanggar kebebasan beragama.

Gerakan tersebut dipicu pengumuman pemerintah yang mengatakan bahwa “Allah” berarti Tuhan dalam bahasa Melayu. Dan kata tersebut merujuk pada Tuhan bagi muslim, dan hanya boleh digunakan muslim.

The Herald merupakan sebuah surat kabar Gereja Katolik di Malaysia. Pemerintah Malaysia telah beberapa kali memperingatkan mereka untuk tidak menggunakan kata “Allah”. Bila membangkang, izin terbit mereka diancam akan ditarik kembali.

’’Kami juga mempunyai hak menggunakan kata “Allah”, dan hak tersebut kini dibatasi,’’ ujar Pastur Lawrence Andrew, editor The Herald.

Selama ini, agama dan bahasa merupakan isu yang sangat sensitif di negeri multietnis seperti Malaysia. Bahkan isu tersebut pernah memicu kerusuhan mematikan pada tahun 1969. Di Malaysia, sekitar 60 persen dari 27 juta adalah etnis Melayu beragama Islam. Disusul dengan etnis Tionghoa yang beragama Kristen dan Buddha, sekitar 25 persen. Sisanya, 10 persen adalah etnis India yang memeluk Hindu.

Tindakan hukum juga diambil Gereja Evangelis Sabah, Borneo. Dituturkan pengacara gereja tersebut, Lim Heng Seng, tuntutan itu disebabkan pemerintah melarang impor buku-buku Kristen yang mencantumkan kata “Allah”.

’’Keputusan bahwa penggunaan ‘Allah’ hanya untuk muslim, menyebabkan hal ini menjadi masalah keamanan. Dan pelarangan buku-buku yang mencantumkan kata ‘Allah’ sangat tidak sesuai hukum,’’ kata Lim.

Kedua lembaga tersebut menyebut bahwa Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi sebagai terdakwa. Sementara itu, para pejabat kementerian tidak bisa dimintai komentar seputar kasus ini.

Kalangan minoritas kerap mengajukan keluhan mereka karena tidak bisa sepenuhnya memperoleh kebebasan beragama. Meskipun beribadah telah dijamin secara konstitusi.

Berdasarkan surat pernyataan yang diperoleh kantor berita AP, Pastor Jerry Dusing dari gereja di Sabah mengatakan kalau petugas bea cukai telah menyita tiga paket kardus materi pendidikan untuk anak-anak yang dibawa seorang anggota gereja. Ketika itu, tepatnya Agustus lalu, dia sedang transit di bandara Kuala Lumpur.

Menurut Dusing, penyitaan itu dikarenakan adanya kata “Allah.” Dia juga mengatakan kalau alasan pemerintah melarangnya karena khawatir akan terjadi kebingungan dan kontroversi di antara muslim. Sementara itu, lanjut Dusing, umat Kristen di Sabah telah menggunakan kata “Allah” selama bertahun-tahun dalam setiap khotbah yang mereka sampaikan dalam bahasa Melayu. Bahkan, kata tersebut juga tercantum dalam Kitab Injil berbahasa Melayu.

’’Umat Kristen menggunakan kata “Allah” lebih dulu daripada Islam. “Allah” yang merujuk pada nama Tuhan dalam Injil berbahasa Arab kuno juga ada dalam Injil berbahasa Arab modern,’’ lanjut Dusing. Apalagi, penggunaan “Allah” juga digunakan umat Kristen di Mesir, Lebanon, Irak, Indonesia, serta di negara lain tanpa menimbulkan masalah.

Para pemimpin gereja juga menyampaikan hal senada. Bahwa mereka telah menggunakan kata “Allah” ketika menyampaikan khotbah dalam bahasa Melayu atau yang ditulis dalam bahasa Melayu, seperti yang terdapat di halaman 28 surat kabar mingguan tersebut.

The Herald yang dicetak sebanyak 12 ribu eksemplar diterbitkan dalam empat bahasa. Yaitu, Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Dan larangan penerbitan untuk edisi berbahasa Melayu dimulai Januari.

Mohamad Johari Baharum, menteri muda keamanan mengatakan kalau kata “Allah” seharusnya hanya digunakan dalam konteks Islam dan tidak digunakan dalam agama lain. Hal itu tidak lain untuk menghindari kebingungan.

’’Hanya muslim yang dapat menggunakan kata Allah. Kata Allah yang digunakan oleh umat Katolik, tidak benar,’’ katanya seperti yang baru-baru ini dikutip media online Malaysiakini. (AFP/AP/dia)

Baca Selengkapnya »»

Menanti Reformasi Ala Malaysia

Menanti Reformasi Ala Malaysia
Sumber: Gatra, 26 Desember 2007, Hal 18

Gelombang unjuk rasa terus bergulir di Malaysia. Demonstran menuntut reformasi serta pemilu yang adil dan jujur. Etnis India menuntut pemulihan hak-hak asasi. Terkendala oleh ISA. Tindakan afirmatif gagal.

Baca Selengkapnya »»

Peneliti Malaysia Mencuri Naskah Kuno

Peneliti Malay Berburu Naskah
Sumber: Gatra, 26 Desember 2007, Hal 74

Sejumlah peneliti Malaysia getol berburu naskah Melayu klasik dari Indonesia. Ada yang dibeli secara ilegal. Banyak pula yang diambil secara diam-diam, lantas diklaim sebagai naskah Malaysia.

Baca Selengkapnya »»

Malaysia Diskriminasi

Diskriminasi Malaysia Belum Selesai

Sumber: Gatra 26 Desember 2007

Hak-hak istimewa kaum bumiputra Malaysia "ditukar" dengan status kewarganegaraan kaum imigran. Kontrak sosial yang dinilai ampuh mengawal Malaysia selama lebih dari setengah abad.

Baca Selengkapnya »»

Advertorial Global Warming

Blogger Indonesia Peduli Global Warming (sumber: http://www.andaka.com) Masih berhubungan dengan Global Warming, banyak kalangan yang underestimate terhadap apa yang dirembugkan delegasi-delegasi negara di KTT Climate Change yang diselenggarakan di Bali. Sebagian besar memandang event ini hanya sebuah dagelan wacana belaka. Terlepas dari semua itu, masalah pemanasan global tetap merupakan masalah yang mengancam. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kesepakatan antar delegasi negara tersebut belum klop, apakah kita hanya berdiam diri? Aku ingin mengutip sebuah kalimat yang pernah digunakan salah seorang politisi Indonesia ketika sedang berkampanye : “Tangan saya kecil, tangan anda juga kecil… dan tangan seluruh rakyat Indonesia juga kecil. Namun bila tangan-tangan ini bersatu, gunung pun bisa kita geser” Hiperbola memang… namun dari kalimat tersebut ada makna yang bisa kita petik. Komunitas Blogger Indonesia adalah komunitas yang besar. Berbeda sekali ketika aku mulai ngeblog tahun 2001 lalu dimana jumlah Blogger masih sedikit sekali. Bayangkan jika kita, setiap Blogger Indonesia, mau sedikit peduli terhadap pemanasan global tentunya akan memberi pengaruh yang besar. Jadi, mulailah dari diri sendiri! Lalu apa yang bisa dilakukan seorang Blogger untuk ikut andil/peduli terhadap pemanasan global? Dilihat dari gambar paling atas, pemanasan global besar dipengaruhi oleh adanya emisi gas (diantaranya karbon dioksida). Dan 40% dari emisi karbon dihasilkan oleh sektor ketenagalistrikan. Dan selain “kebutuhan” akan listrik, dunia blogger juga dekat dengan penggunaan kertas dan tinta yang dalam proses produksinya juga menghasilkan gas emisi. Seperti yang terlihat pada diagram hubungan antara Blogger dengan Pemanasan Global di atas, selain melakukan tindakan-tindakan secara umum untuk Stop Global Warming, sebenarnya Blogger bisa memfokuskan diri pada 2 hal menyangkut penghematan energi listrik dan barang-barang hasil produksi yang menghasilkan gas emisi, yaitu : 1. Hemat Penggunaan Komputer Matikan saat tidak digunakan, stop melakukan download gila-gilaan yang menguras tenanga komputer sampai menyentuh titik panasnya. Blogger yang gemar main game (terutama game online) biasanya suka ngidupin komputer sampe pagi cuma buat vending tuh. 2. Hemat Penggunaan AC Biar ngeblog tetep adem, buka jendela atau ganti AC dengan kipas angin, bila perlu pakai tenaga kipas-kipas tangan. Hehe… 3. Gunakan Lampu Hemat Energi Berhubung belum dapet sponsor, silakan searching aja di google dengan keyword “Lampu Hemat Energi” *mudah-mudahan bukan blog ini yang nongol* 4. Kurangi penggunaan lampu di siang hari Buka jendela, biarkan sinar matahari pagi masuk; kan baik juga buat kesehatan. Siang-siang juga buat apa ngidupin lampu? Selain ngefek ke pemanasan global, juga ngefek ke biaya listrik rumah atau kantormu. Mau? 5. Jangan biasakan ngeblog sambil menghidupkan TV Kalau ngeblog ya ngeblog, kalau nonton ya nonton. 6. Pastikan indikator penanda arus listrik sudah padam saat tidak menggunakan alat elektronik Kalau masih menyala berarti masih ada alirannya. Hal kecil memang, tapi bayangkan kalau hal ini terjadi sepanjang waktu. Banyak deh nyumbang untuk bikin bumi kita tenggelam. 7. Pantau penggunaan listrik bulanan Kalau meningkat, bertekadlah untuk bulan depan musti turun. Sekarang juga sudah ada sistem voucher dari PLN. Sama kayak voucher ponsel, tapi yang ini ngga ada masa berlaku atau masa tenggangnya. Dipakai sampai habis trus jeglek! Makanya musti diisi sebelum voucernya habis. Dengan begini, pemakaian listrik bisa lebih terkontrol. 8. Hemat penggunaan kertas Gunakan pada dua sisi kertas bantu pula menghemat dengan program seperti fineprint. 9. Hemat penggunaan tinta Sama dengan kertas, tinda juga cukup akrab dengan dunia blogger. 10. Gali informasi tentang Global Warming Siapa pun setuju kalau internet adalah gudang informasi. Sebagai seorang Blogger yang akrab dengan dunia internet akan sangat membantu didalam mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pemanasan global. 11. Tulis postingan tentang Global Warming Semakin banyak yang menulis tentang pemanasan global, semakin banyak yang akan membaca dan “tercerahkan”:D 12. Gunakan Themes yang ringan Berat ringannya themes adalah relatif, masih tergantung koneksi internet. Setidaknya jangan menggunakan banyak grafik yang memperberat loading yang berarti memperlama penggunaan komputer. 13. Pasang Banner “Blogger Indonesia Peduli Global Warming” Pasang juga link ke postingan ini agar Blogger Indonesia semakin peduli terhadap pemanasan global. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? (advertorial)

Baca Selengkapnya »»

Pindah Agama Diancam Mati

Pindah Agama, Kehidupan Lina Joy Jadi Susah
Sumber: http://www.ob.or.id, dipublikasi pada 31 Agustus 2006

Kehidupan Lina Joy setelah berpindah agama sungguh tidak mudah. Perempuan Malaysia itu hidup dalam ancaman. Karena adanya ancaman mati dari beberapa pihak, perempuan yang tadinya muslim itu harus bersembunyi. Dia tidak berani muncul di depan publik.

Perempuan yang dilahirkan dengan nama Azlina Jailani itu takut akan dibuang oleh negara ke pusat penahanan rehabilitasi beragama jika dirinya sampai tampil di depan publik.

Demikian disampaikan para pengacara Lina seperti diberitakan Hamilton Spectator, Selasa (29/9/2006). Bahkan keluarganya pun telah memutuskan hubungan dengan perempuan Melayu itu.

Kasus Lina Joy terus menghiasi pemberitaan media Malaysia dan luar negeri. Perempuan yang kini berusia 42 tahun itu pindah ke agama Katolik pada umur 26 tahun.

Padahal sebagai seorang etnis Melayu, maka dia otomatis dianggap sebagai muslim. Karena itulah, meski dia telah mendapat kartu identitas dengan nama barunya, Lina Joy, namun keterangan agama Islam masih tertera pada kartu tersebut. Lina
pun mengajukan permohonan kepada otoritas untuk mengubah keterangan agamanya. Namun permintaan ini ditolak.

Lima tahun lalu, Lina membawa kasus ini ke pengadilan guna mendapatkan sertifikasi untuk menikah dengan kekasihnya yang beragama Katolik. Namun berulang kali upaya Lina di pengadilan menemui kegagalan.

Sampai akhirnya, bulan Juli lalu, pengacara Lina, Benjamin Dawson, tampil di depan Mahkamah Agung (MA) Malaysia untuk menyampaikan permohonan terakhir agar perubahan agama Lina dianggap sebagai hak yang dilindungi konstitusi.

Jadi bukan masalah keagamaan di bawah yurisdiksi pengadilan syariah, yang mengatur masalah-masalah Islam termasuk pernikahan, perceraian dan kematian. Putusan MA sejauh ini belum keluar.

"Dia (Lina) cuma berusaha untuk menjalani kehidupan dengan seseorang yang dicintainya," kata Dawson. Diakuinya, kemarahan warga begitu besar atas perubahan agama tersebut.

Menurut Dawson, solusi yang paling menjanjikan hanyalah dengan beremigrasi.

Kasus Lina telah memicu serangkaian aksi protes jalanan dan ancaman kematian dari sejumlah kelompok yang menentang habis-habisan.

Sekitar 60 persen dari total 26 juta jiwa penduduk Malaysia adalah muslim. Sebanyak 20 persen di antaranya umat Budha,hampir 10 persen Kristen dan 6 persen Hindu.

Malaysia's Crisis of Faith

Time, Wednesday, May. 30, 2007
By Hannah Beech

In what has been dubbed a blow to Malaysia's religious freedom, the country's highest court on Wednesday denied an appeal by Christian convert Lina Joy to make her switch from Islam recognized by law. A multi-ethnic state composed largely of Muslim Malays, Christian and Buddhist Chinese, and Hindu and Sikh Indians, Malaysia has long prided itself on its diversity of faiths. To safeguard this religious heterogeneity, the country's constitution sets out a dual-track legal system in which Muslims are bound by Shari'a law for issues such as marriage, property and death, while members of other faiths follow civil law.

But the parallel system has occasionally faced snags. Joy is a Malay originally known as Azlina Jailani, and by Malaysian law her ethnicity automatically makes her a Muslim subject to Shari'a law. In order to make her 1990 conversion to Christianity legal, she needed permission from the Shari'a courts, which consider a renunciation of Islam a major offense. But, since she is still classified as a Muslim by the state, Joy was not allowed to have her case heard by the civil courts. Her six-year-long campaign to convince the civil system to legalize her conversion failed, prompting her appeal to the Federal Court, after the Court of Appeal rejected her claim in September 2005.

On Wednesday, the Court announced that it had no jurisdiction over the case since it was under the purview of Shari'a law, effectively punting on any attempt to clear up the gray space that exists between Malaysia's two legal systems. The ruling was greeted by shouts of "God is great!" from many in the assembled crowd outside the Palace of Justice in Kuala Lumpur. More secular observers were far less jubilant. "I see this case not just as a question of religious preference but one of a potential dismantling of Malaysia's ... multi-ethnic, multi-religious [character]," warned Malik Imtiaz Sarwar, a member of Joy's legal team, before the decision was announced.

The Joy verdict, which will likely become a precedent for several other pending conversion cases, is seen by many in Malaysia as evidence of how religious politics are cleaving the nation, with a creeping Islamization undermining the rights of both non-Muslims and more moderate adherents to Islam. Last November, at a party conference for the Muslim-dominated United Malays National Organization ruling party, one delegate vowed he would be willing to "bathe in blood" to defend his ethnicity — and, by extension, his religion. In several Malaysian states, forsaking Islam is a crime punishable by prison time.

Earlier this week, Malaysian Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi, who in December acknowledged that race relations in his homeland were "fragile," hosted the World Islamic Economic Forum in Kuala Lumpur. In an era where Islam is so often partnered with extremism and autocratic governance, Malaysia was held up at the annual conference as a model of a moderate Muslim nation committed to safeguarding the rights of its diverse population. But the Federal Court's verdict on Joy's case, which represented her last legal recourse, may undercut that reputation. After all, is it complete religious freedom if a 42-year-old woman isn't allowed to follow the faith of her choosing?

Baca Selengkapnya »»

Malaysia's Trial of the Century

Menguak Skandal Seks Seorang Petinggi Malaysia

Takut skandal seksnya terungkap. Seorang petinggi Malaysia tega membunuh model asal Mongolia. Altantuya Shaariibuu tewas setelah ditembak dua kali di bagian kepala. Kemudian untuk menghilangkan jejak, mayatnya diledakkan dengan C4, dan potongan tubuhnya ditemukan di kawasan hutan di distrik Shah Alam, November 2006. Ikuti kisahnya yang di tulis oleh Time dan Kompas

Foto: Malaysian political analyst Abdul Razak Baginda is escorted to the courthouse in Shah Alam outside Kuala Lumpur, Malaysia, June 4, 2007.Ahmad Yusni / EPA

Malaysia's Trial of the Century
By Hannah Beech
Time: 16 Juli 2007, page 32

A Mongolian part-time model whose naked body was allegedly blown up by military-grade explosives. A former political advisor to Malaysia's Deputy Prime Minister charged with abetting the murder of his ex-lover. Two government security agents whom the prosecution alleges carried out the killing of the 28-year-old Mongolian woman. A loyal wife who, despite allegations of her husband's involvement in the plot, has worn a T-shirt to the murder trial that says "Mrs. Abdul Razak Baginda" on the front, "and proud of it" on the back. Welcome to what may be the most sensational case in an Asian courtroom today.

Malaysia, a tidy Southeast Asian nation that is often held up as a model of a Muslim-majority democracy, doesn't usually play host to a murder trial that seems better suited to an episode of The Sopranos. But the political implications of the death of model-turned-interpreter Altantuya Shaariibuu last October have riveted this country of 25 million, leading some to doubt the succession hopes of the current Deputy Prime Minister. For others, the trial, which opened on June 18, will serve as a bellwether of the integrity of Malaysia's legal system and its burgeoning press. Last fall, several local journalists were detained after covering the case but were later released. Since then, the local newspapers have reported the minutiae of the case in increasingly scandalous detail.

The story begins in 2004 when a polished Malaysian think-tank director named Abdul Razak Baginda met the comely Shaariibuu at a gala in Hong Kong. A married father, Abdul Razak, now 47, had been educated in Britain and had written several books on Malaysia's political economy. He and Shaariibuu began a romantic relationship, meeting up for secret liaisons across Asia. Eight months later, Abdul Razak broke off the affair, according to the prosecution and a court affidavit filed by him. Abdul Razak alleges that Shaariibuu then began blackmailing him, presumably threatening to make their relationship public if he did not pay up.

By the spring of 2006, however, Abdul Razak says he stopped sending money. Shaaribuu traveled to the Malaysian capital Kuala Lumpur in October 2006. In the affidavit, Razak says that after the Mongolian showed up in town, he confided in a high-level security officer who worked for Deputy Prime Minister Najib Razak. Then, on October 19, according to Razak's affidavit, the think-tank head called a police officer associated with a high-level unit that provided security for top Malaysian leaders to tell him that Shaariibuu was standing outside the gate of his house, a car with three police agents pulled up and took the Mongolian woman away. Several witnesses saw Shaariibuu entering the vehicle. That was the last Abdul Razak says he ever saw of his former paramour.

Abdul Razak, who was later charged with abetting murder, has pleaded not guilty. For their part the two policemen charged with carrying out the murder have also pleaded not guilty. Shaariibuu's burned remains were found in a jungle outside Kuala Lumpur on November 6. All three could face the death penalty if convicted.

Widespread scrutiny of Malaysia's court system arose nearly a decade ago when former Deputy Prime Minister Anwar Ibrahim was convicted of sodomy and abuse of power, a ruling condemned by human-rights groups. Already, hints of legal impropriety have stained this case. The original lead prosecutor was removed from his position after it became known that he often played badminton with the presiding judge.

There has been press speculation in Malaysia and abroad that the case may affect Deputy Prime Minister Najib Razak, a friend and associate of Abdul Razak. That is not yet clear. Heir-apparent Najib has denied any involvement in the case, and no evidence whatsoever has emerged linking him with the woman's death. Malaysian Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi has promised that politics will not influence the outcome of the trial. But any link to such a lurid murder can't be good news for Malaysia's ruling party. The case will likely continue over the next couple months, just as the southeast Asian nation celebrates 50 years of independence. With local newspapers covering the case with unprecedented enthusiasm, Malaysians can look forward to a most salacious summer.

***

Skandal. WANITA YANG HEBOHKAN MALAYSIA
KOMPAS - Rabu, 06 Jun 2007

Malaysia kembali dihebohkan dengan sidang pengadilan yang melibatkan figur politik terkemuka. Pengadilan itu bisa menjadi lebih dari sekadar sidang kasus pembunuhan biasa karena aroma politik yang kental.

Sidang kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan Mongolia, Altantuya Shaariibuu (28), yang diduga dilakukan Abdul Razak Baginda (47), orang dekat Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, seharusnya dimulai hari Senin (4/6) lalu. Namun, sidang itu ditunda hingga 18 Juni karena mendadak hakim mengganti tim jaksa penuntut
umum.

Oposisi di Malaysia langsung mengecam penundaan sidang dan mengatakan langkah itu sarat motif politik. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik Lim Guan Eng, penundaan itu mencerminkan kurangnya profesionalisme dan sikap tidak hormat kepada pengadilan.

Sidang kasus pembunuhan itu merupakan sidang paling sensasional setelah persidangan mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim, hampir 10 tahun lalu. Proses pengadilan soal isu ini sangat ditunggu-tunggu rakyat Malaysia.

Dalam laporan yang diturunkan International Herald Tribune, 1 Juni lalu, rakyat Malaysia berharap pertanyaan mendasar tetapi penting bisa terjawab, yaitu siapa yang berada di balik pembunuhan Shaariibuu dan mengapa pembunuhan itu terjadi?

Seperti halnya sidang Anwar, pembunuhan Shaariibuu mencuatkan isu soal transparansi, kredibilitas pengadilan, dan praktik kerja kepolisian Malaysia.

Dibunuh penerjemah
Sejak potongan mayatnya ditemukan di kawasan hutan di luar kota Kuala Lumpur, November 2006, pembunuhan misterius Shaariibuu, seorang model paruh waktu asal Mongolia, telah menarik perhatian elite politik Malaysia. Tidak lain karena jaksa penuntut umum mengatakan dia dibunuh atas perintah orang kedua paling berkuasa di Malaysia.

Shaariibuu, yang diakui sebagai kekasih Baginda, tewas setelah ditembak dua kali di kepala, Oktober 2006. Mayatnya kemudian diledakkan dengan bahan peledak. Baginda, yang merupakan anggota Pusat Penelitian Strategis Malaysia, dan dua pengawal pribadi, Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar, yang merupakan anggota unit elite pengawal pejabat tinggi, dituduh melakukan pembunuhan itu.

Masyarakat Malaysia berspekulasi apakah pembunuhan itu akibat pertengkaran antarkekasih belaka, atau bagian dari praktik terselubung yang melibatkan pejabat tingkat tinggi.

Terkait pembelian kapal
Pengacara Zulkifli Noordin, yang mewakili Hadri, mengatakan, akan menyelidiki peran Shaariibuu dalam pembelian kapal selam Perancis pada 2002. "Dia (Shaariibuu) mungkin terlibat sebagai penerjemah dalam perjanjian senjata antara perusahaan Perancis dengan Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Di luar ruang sidang, sejumlah analis mengatakan, kasus dan persidangan itu menjadi ajang perebutan jabatan politik penting di Malaysia. Tampaknya, kasus itu menyalakan kembali api persaingan antara Najib dan Anwar untuk memperebutkan jabatan PM Malaysia.

Anwar mendesak penyelidikan lebih dalam mengenai pembelian kapal selam Perancis. Ia juga menyerukan agar sidang dan penyelidikan berjalan adil. "Kasus ini merupakan kasus internasional dan tidak hanya soal pembunuhan Altantuya, tetapi juga pertaruhan sistem pengadilan," kata Anwar.(ap/afp/fro)

***

OPOSISI MALAYSIA TUNTUT PENJELASAN DARI WAKIL PM
Model Mongolia Pernah Makan Bareng Najib Razak
Sumber: Rabu, 11 Jul 2007 Halaman: 9 Penulis: fro Ukuran: 4057

Kuala Lumpur, Selasa
Anggota partai oposisi Malaysia meminta Wakil Perdana Menteri Najib Razak menjelaskan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan model Mongolia, Altantuya Shaariibuu, 19 Oktober 2006. Razak dekat dengan penasihat politik Abdul Razak Baginda, salah satu tersangka pembunuhan.

Belum lama ini, Kepala Bidang Informasi Partai Keadilan Rakyat Tian Chua memasang sebuah foto Razak yang tengah duduk bersama Baginda dan Altantuya di blog pribadinya. Chua mengakui foto itu telah direkayasa, tetapi dia tidak bersedia meminta maaf dan tak mau mencabut foto tersebut.

"Foto ini memang hanya imajinasi saya. Maksudnya memang untuk memaksa Najib menjelaskan keterkaitannya dalam kasus pembunuhan. Saya tidak akan mencabut foto itu atau meminta maaf," kata Chua, Selasa (10/7).

Foto tersebut muncul di blog Chua pada 2 Juli setelah keponakan Altantuya, Burmaa Oyunchimeg, bersaksi bahwa dia pernah melihat foto Altantuya makan bersama Baginda dan "seorang pejabat Pemerintah Malaysia".

Burmaa tidak mengidentifikasi pejabat itu sebagai Razak, tetapi dia mengatakan, Altantuya pernah memberitahunya bahwa pejabat itu bernama Najib Razak.

Razak membantah keras keterlibatan apa pun dalam kasus tersebut. Karena itu, Chua mengatakan akan terus melanjutkan aksinya di internet. "Saya ingin otoritas menangani kasus ini secara transparan dan Najib harus mengakui hubungannya dengan Altantuya," ujarnya.

Jaksa penuntut mengatakan, Baginda merencanakan pembunuhan Altantuya dan memerintahkan dua anggota Unit Tindakan Khusus (UTK) Kepolisian Malaysia, Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar, untuk membunuh model tersebut. Diduga, Altantuya dibunuh terkait perannya dalam pembelian kapal selam Perancis tahun 2002 antara perusahaan Perancis dan Kementerian Pertahanan yang diisukan terkait dengan suap-menyuap. Altantuya berperan sebagai penerjemah dalam perjanjian tersebut karena kemampuannya berbahasa Perancis.

Altantuya tewas setelah ditembak dua kali di bagian kepala. Mayatnya kemudian diledakkan dan potongan tubuhnya ditemukan di kawasan hutan di distrik Shah Alam, November 2006.

Ditolak
Pengadilan Malaysia, Rabu, menolak pengakuan Sirul, salah satu tersangka, karena dibuat di bawah paksaan Mastor Mohamad Ariff, Wakil Komandan UTK. Pengakuan itu tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan.

"Berdasarkan fakta dalam kasus ini, tampak jelas adanya paksaan dalam upaya mendapatkan pengakuan," kata Hakim Mohammed Zaki Mohammed Yasin. "Karena itu, pengadilan memutuskan bahwa pengakuan itu tidak dibuat secara sukarela. Oleh karena itu, pengakuan ini tidak akan diterima sebagai bukti di pengadilan," ujarnya.

Pengacara Sirul, Kamarul Hisham Kamaruddin, mengatakan, pengakuan Sirul dibuat dalam situasi penuh tekanan sehingga tidak bisa digunakan sebagai buktiapa pun. "Sirul berada dalam kondisi sangat kebingungan akibat kegelisahan mental yang berat," kata Kamarul.

Dia menambahkan, Mastor mengintimidasi Sirul untuk membuat pengakuan tersebut. "Sirul benar-benar sedang kebingungan," kata Kamarul.

Dalam kesaksian di pengadilan, Mastor menuturkan, dia diperintahkan untuk menjemput Sirul dari Pakistan, di mana dia ditugasi untuk mengawal PM Abdullah Ahmad Badawi. Dia duduk di sebelah Sirul selama penerbangan dari Pakistan ke Malaysia dan memberi tahu bahwa Azilah telah mengakui pembunuhan.

"Saya mengatakan kepada Sirul bahwa kasus itu telah diketahui publik dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Dia tampak gugup dan gemetar," ujar Mastor.

Namun, Sirul bersaksi bahwa Mastor berulang kali menanyai dia tentang tuduhan pembunuhan itu dan suara Mastor terdengar menakutkan. Pembunuhan Altantuya dinilai berbagai pihak sarat kepentingan politik. Pengadilan kasus tersebut juga dilihat sebagai ujian bagi transparansi sistem pengadilan Malaysia.(afp/fro)

Baca Selengkapnya »»

Detention Without Trial

The Internal Security Act (ISA), which allows for detention without trial, is unpalatable to most Malaysians
The Jakarta Post, 14 December 2007

Baca Selengkapnya »»

Lagi, Korban Internal Security Act

Di Malaysia, dengan Internal Security Act (ISA), seseorang bisa ditahan dalam jangka waktu tidak terbatas tanpa pengadilan.
Sumber: Kompas, Jumat, 14 Desember 2007

Malaysia Gunakan ISA
Lima Aktivis Etnis India Akhirnya Ditangkap

Kuala Lumpur, Kamis - Otoritas Malaysia, Kamis (13/12), menangkap lima pengacara etnis India dari kelompok Kekuatan Aksi Hak-hak Hindu. Penangkapan didasarkan pada Undang-Undang Keamanan Internal atau ISA. Dengan ISA, seseorang bisa ditahan dalam jangka waktu tidak terbatas tanpa pengadilan.

Seorang anggota Kekuatan Aksi Hak-hak Hindu (Hindraf), S Jayathas, mengatakan bahwa lima aktivis Hindraf, yaitu P Uthayakumar, M Manoharan, R Kenghadharan, V Ganabatirau, dan T Vasanthakumar, ditangkap tanpa surat perintah penangkapan, tetapi sah di bawah ISA. Kelima orang itu adalah organisator protes 8.000 etnis India di Malaysia, 25 November.

Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi sebelumnya menyatakan tidak akan ragu-ragu menggunakan ISA untuk menjamin stabilitas nasional. Penggunaan ISA kemarin merupakan yang pertama kali sejak 2001 saat enam anggota oposisi ditangkap semasa pemerintahan PM Mahathir Mohammad menyusul penahanan Wakil PM Anwar Ibrahim.

Sejarah konflik antar-etnis di Malaysia menyebabkan protes warga etnis India, meskipun damai, menimbulkan ketakutan mendalam di kalangan pemerintah dan rakyat biasa.

Tahun 2001, lima orang tewas dan 37 orang cedera dalam kerusuhan antara etnis Melayu dan India setelah seorang warga etnis India menendang kursi di sebuah acara perkawinan warga etnis Melayu. Tahun 1969 pernah juga terjadi kerusuhan antara etnis Melayu dan China yang menyebabkan ratusan orang tewas.

Sebuah sumber di Unit Khusus, Intelijen Kepolisian, mengatakan, protes Hindraf dan tudingan pembersihan etnis oleh pemerintahan yang didominasi etnis Melayu memicu kemarahan warga etnis Melayu. "Ini adalah negara multiras dan hanya perlu hal kecil untuk merusak keseimbangannya," ujar sumber yang menolak disebutkan namanya.

Kelompok oposisi menuding pemerintah menggunakan alasan kekerasan rasial untuk meredam protes damai. Polisi dianggap memberlakukan larangan atas semua bentuk protes antipemerintah tanpa memedulikan isu yang dipersoalkan.

"Kami mengecam penangkapan. Ini hanyalah usaha yang sia-sia. Jika pemerintah memiliki buktinya, seharusnya pemerintah mendakwa mereka di pengadilan terbuka," kata Lim Guan Eng, Ketua Partai Aksi Demokratik (kubu oposisi). "Kami mendesak pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi nasional, bukan konfrontasi dengan warga Malaysia yang terpinggirkan dan terbuang," ujarnya.

Syed Ibrahim Syed Noh, aktivis HAM Malaysia, mengkritik penangkapan itu. "Anda tak pernah bisa membenarkan ISA. Kami khawatir terhadap nasib mereka yang ditangkap karena begitu banyak laporan penyiksaan oleh polisi dalam kasus ISA," katanya.

Kemunduran

Penangkapan lima aktivis Hindraf tidak menyurutkan semangat warga etnis India. "Perjuangan ini akan terus maju. Kami memiliki banyak pemimpin dan kami tidak akan mundur untuk membela hak-hak warga etnis India," kata Jayathas.

Dengan menggunakan ISA untuk menangkap para aktivis yang terlibat protes, Malaysia dinilai mengalami kemunduran. "Penggunaan ISA sama sekali tidak bisa dibenarkan. Penahanan tanpa pengadilan adalah kemunduran menuju hari gelap hak asasi manusia dan akan menghancurkan citra dan reputasi internasional Malaysia," kata Lim Kit Siang, salah seorang pemimpin oposisi.

Di bawah ISA, Pemerintah Malaysia juga menahan lebih dari 100 orang, termasuk 80 orang yang diduga anggota kelompok Islam garis keras pada tahun 2001 dan 2002. Kelompok HAM terus berkampanye agar ISA dihapuskan. (ap/afp/reuters/fro)

Baca Selengkapnya »»

Malingsia Bandar Dadah / Narkoba

Orang Malaysia kian gencar mengobok-obok bangsa ini. Mulai aksi hipnotis, teror bom, penistaan dan penganiayaan, kejahatan narkoba, sampai pencaplokan budaya
Sumber: Gatra, 13 Desember 2007

Baca Selengkapnya »»